Terasistana.Id, Jakarta
BEKASI – Sebanyak 154 kepala desa (Kades) terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Bekasi Tahun 2026 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, Rabu (4/11/2026).
Prosesi pelantikan berlangsung di Plaza Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Momentum tersebut menjadi awal bagi 154 kepala desa untuk mengemban amanah masyarakat sekaligus menjalankan roda pemerintahan desa dengan tanggung jawab, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat.
Dalam arahannya, Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa pelantikan bukanlah akhir dari proses Pilkades, melainkan awal bagi para kepala desa untuk bekerja dan membuktikan kepercayaan masyarakat.
“Ini adalah awal mulanya kita bekerja. Pertama, kita harus amanah, menjaga integritas sebagai pemimpin kepala desa, dan harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah,” tegas Asep di hadapan para kepala desa yang baru dilantik.
Ia juga mengingatkan pentingnya memiliki rasa empati terhadap masyarakat. Menurutnya, jabatan kepala desa harus digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Yang kedua, kita harus punya sifat empati. Ini langkah awal kita bekerja untuk rakyat, gunakan sebaik mungkin. Karena satu pemimpin yang menjadi ibadahnya adalah kebijakannya,” ungkapnya.
Tak hanya menekankan integritas kepemimpinan, Asep juga menyoroti persoalan pemerataan pembangunan desa. Ia menginginkan agar setiap desa mendapatkan perhatian pembangunan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing wilayah.
Bupati mengungkapkan pengalamannya saat mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Ia mempertanyakan kondisi sejumlah desa yang dinilai belum mendapatkan pembangunan meskipun setiap tahun mengikuti proses perencanaan tersebut.
“Sewaktu saya ikut Musrenbang, kenapa desa tidak pernah datang? Ternyata banyak desa juga tidak ada pembangunan. Dia ikut Musrenbang setiap tahun, tapi tidak pernah ada pembangunan,” tuturnya.
Atas kondisi tersebut, Asep menegaskan tidak ingin ketimpangan pembangunan terus terjadi. Ia mendorong pola pembangunan yang lebih berkeadilan dengan memberikan kesempatan kepada setiap desa untuk memiliki tiga titik pembangunan berdasarkan skala prioritas.
“Saya tidak mau. Oleh sebab itu, saya tekankan besok ada pembangunan berkeadilan. Dalam artian berkeadilan itu, kita kasih satu desa tiga titik skala prioritas,” tegasnya.
Kebijakan tersebut diharapkan menjadi langkah untuk mendorong pemerataan pembangunan, sehingga kebutuhan infrastruktur dan kepentingan masyarakat di setiap desa dapat lebih diperhatikan.
Di sisi lain, pesan Bupati mengenai integritas juga menjadi pengingat bahwa pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kini, setelah resmi dilantik, tantangan sesungguhnya berada di tangan 154 kepala desa. Masyarakat tentu menantikan realisasi janji pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Sebab, keberhasilan seorang kepala desa tidak hanya diukur dari jabatan yang disandang, tetapi dari kebijakan, pelayanan, dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
(C-Pes)
