Terasistana.Id, Jakarta
Kabupaten Bekasi – Menjelang agenda pelantikan Kepala Desa terpilih hasil Pilkades Serentak Tahun 2026 yang dijadwalkan pada 4 November mendatang, Polres Metro Bekasi mengelar Simulasi Pengamanan Kota (SISPAMKOTA) Ops Wibawa Mukti Jaya 2026 di kawasan Patung Golok Komplek Pemda Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jumat (30/10/2026) sore.
Kegiatan simulasi taktis yang berlangsung pukul 14.00 WIB hingga 17.00 WIB tersebut berfokus pada pengujian kesiapsiagaan personel, mekanisme Penanganan Huru-Hara (PHH), serta konsolidasi pola pengamanan terpadu guna mengantisipasi segala bentuk potensi gangguan Kamtibmas selama tahapan pelantikan berlangsung.
Pelaksanaan kegiatan berada di bawah penanggung jawab Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Andi Oddang Riuh Hutomo, S.I.K., M.H., serta dihadiri oleh Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Arm Vicky Harryanto Mamonto, Wakapolres Metro Bekasi AKBP Angga Dewanto Basari, S.I.K., M.Si., Kabag Ops Polres Metro Bekasi AKBP Alin Kuncoro, S.Pd., Kepala DPMD Kabupaten Bekasi Drs. Iman Santoso, M.M., Kasat Pol PP Kabupaten Bekasi Drs. Surya Wijaya, M.M., perwakilan Kejaksaan Negeri Cikarang, PJU Polres Metro Bekasi, para Kapolsek jajaran, Danramil, serta para Camat se-Kabupaten Bekasi.
Sebanyak 650 personel gabungan diterjunkan dalam peragaan simulasi Sispamkota ini, yang terdiri dari 428 personel Polres Metro Bekasi dan Polsek jajaran, 89 personel Batalyon D Satbrimobda PMJ di bawah pimpinan AKP Deni, 83 personel Ditsamapta Polda Metro Jaya di bawah pimpinan Iptu Dani Yulianto, serta 50 personel Kodim 0509/Kabupaten Bekasi.
Dalam arahannya, Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Andi Oddang Riuh Hutomo, S.I.K., M.H., menekankan bahwa simulasi ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan pedoman teknis operasional bagi seluruh personel di lapangan. Kapolres mengimbau personel agar bertindak profesional, proporsional, serta mengedepankan keselamatan dan SOP yang berlaku dalam menghadapi dinamika massa. Pihaknya juga mengutarakan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah yang terus solid mengawal seluruh rangkaian Pilkades Serentak 2026 hingga tahap akhir.
Dalam peragaan simulasi tersebut, personel gabungan mendemonstrasikan berbagai skenario penanganan dinamika unjuk rasa, mulai dari tahap negosiasi awal, pengamanan kerekatan massa, pendorongan pasukan PHH, hingga pengandalian situasi kontinjensi di area strategis.
Melalui penyiagaan personel dan latihan simulasi yang terstruktur, seluruh rangkaian kegiatan Sispamkota Ops Wibawa Mukti Jaya 2026 berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif.
Kegiatan Sispamkota ini merupakan bentuk komitmen berkelanjutan Polres Metro Bekasi dan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memberikan jaminan keamanan, ketertiban, serta kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat menjelang pelantikan Kepala Desa terpilih.
Ke depan, jajaran Polres Metro Bekasi bersama unsur TNI dan Pemerintah Daerah akan terus konsisten melakukan pendampingan kewilayahan serta penyiagaan pasukan demi memastikan stabilitas Kamtibmas di wilayah Kabupaten Bekasi senantiasa terjaga secara optimal.
Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian atau ingin melaporkan gangguan kamtibmas dapat menghubungi Layanan Polisi 110 atau Layanan Kepolisian Polres Metro Bekasi di nomor 0811-1939-110.
(drt)
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
