Terasistana.Id, Jakarta
KALIMANTAN — Di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membayangi Kalimantan, Panglima Jilah, Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), mengambil langkah dengan menggandeng sejumlah tokoh masyarakat dan ulama.
Salah satunya Habib Abu Djibril Basyaiban, yang turut mengajak masyarakat mengedepankan doa, kebersamaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.
Langkah tersebut menjadi perhatian setelah Panglima Jilah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, dengan salah satu isu yang dibahas adalah penanganan karhutla.
Habib Abu Djibril Basyaiban, yang disebut sebagai Pembina Pesantren RI dan penasihat pada era Presiden Joko Widodo, mengapresiasi kepedulian Panglima Jilah terhadap kondisi Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat.
Menurut Habib Abu Djibril, perjuangan menghadapi persoalan lingkungan perlu dibarengi ikhtiar lahir dan batin. Ia bersama Panglima Jilah mengajak masyarakat bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, seraya berharap hujan membantu meredakan kebakaran.
“Alhamdulillah, hujan rahmat mengguyur Kalimantan. Pada Rabu, masyarakat menyambut gembira turunnya hujan yang diharapkan dapat membantu meredakan karhutla,” tuturnya kepada awak media, Kamis (29/10/2026).
Ia menegaskan bahwa pendidikan pesantren mengajarkan pentingnya doa, kedisiplinan beribadah, dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.
Namun, menurutnya, kepedulian terhadap karhutla juga harus diwujudkan melalui langkah nyata untuk menjaga lingkungan, melindungi kawasan hutan dan gambut, serta mendukung upaya pemadaman di wilayah terdampak.
Bukan Sekadar Doa, Persatuan Jadi Pesan Utama
Habib Abu Djibril menyatakan akan terus bersinergi dengan Panglima Jilah, termasuk mempererat silaturahmi dengan pesantren-pesantren dan memperkuat persatuan masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Undang-Undang Dasar 1945.
Di tengah ancaman karhutla, pesan yang ingin ditegaskan adalah bahwa kepedulian terhadap Kalimantan membutuhkan kebersamaan seluruh elemen masyarakat, dukungan pemerintah, serta tindakan nyata untuk mencegah dan menangani kebakaran.
Hujan yang turun membawa harapan bagi masyarakat. Namun, upaya menjaga Kalimantan tidak berhenti ketika hujan datang—perlindungan hutan, pencegahan kebakaran, dan penanganan lahan gambut tetap menjadi pekerjaan penting yang harus dilakukan bersama.
(C-pes)
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
