Terasistana.Id, Jakarta
JAKARTA – Peredaran informasi palsu atau hoaks yang semakin deras di ruang digital mendorong Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memperkuat kolaborasi.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara SMSI dan RRI di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026). Kolaborasi ini diarahkan pada penanggulangan hoaks sekaligus peningkatan kompetensi insan media.
Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, kerja sama tersebut merupakan manifestasi dari gagasan bersama antara Direktur Utama RRI dan dirinya untuk menghadapi persoalan hoaks yang semakin kompleks.
“Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks,” kata Firdaus.
Menurut dia, kolaborasi SMSI dan RRI akan diwujudkan melalui sejumlah program, antara lain Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta penyebaran informasi pembangunan.
Firdaus mengatakan, SMSI saat ini menaungi ribuan media siber, termasuk media startup atau media rintisan yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Jaringan tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan untuk membantu menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat.
“Media startup atau media rintisan yang tergabung dalam SMSI sebanyak 3.181 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia mendukung program penyebaran informasi pembangunan,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan dukungan terhadap upaya mengintegrasikan RRI dan TVRI sebagai platform media publik yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk dalam konteks memperkuat penyebaran informasi pembangunan.
“SMSI juga mendukung pengintegrasian RRI dan TVRI menjadi platform global sebagai kekuatan pemerintah,” kata Firdaus.
Firdaus menambahkan, persoalan hoaks tidak cukup dihadapi hanya dengan membantah informasi palsu setelah beredar. Dibutuhkan ekosistem media yang memiliki kompetensi, profesionalitas, serta kemampuan melakukan verifikasi informasi.
Karena itu, menurut dia, peningkatan kompetensi wartawan menjadi salah satu prioritas kerja sama SMSI-RRI. Ia berharap kolaborasi tersebut juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pers yang semakin berkualitas.
Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan, kerja sama dengan SMSI merupakan bagian dari upaya bersama menghadapi tantangan ekosistem informasi digital.
“Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks,” kata Hendrasmo.
Hendarsmo menjelaskan, tantangan informasi saat ini tidak hanya menyangkut media besar. Media kecil dan media rintisan juga memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem informasi publik.
Karena itu, RRI dan SMSI akan mendorong peningkatan kompetensi sekaligus membangun kolaborasi agar media mampu menghasilkan konten yang lebih berkualitas dan membantu masyarakat menghadapi banjir informasi di ruang digital.
Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat yang hadir dalam kegiatan tersebut menyoroti perubahan besar dalam pola masyarakat memperoleh informasi.
Menurutnya, pada masa lalu informasi melalui tulisan memiliki proses produksi yang relatif panjang dan melewati tahapan seleksi. Media massa juga memiliki identitas, alamat, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap informasi yang diterbitkan.
Namun, perkembangan teknologi digital membuat situasi berubah drastis. Media sosial kini menjadi ruang publik yang sangat besar, tempat siapa pun dapat memproduksi dan menyebarkan informasi.
“Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik,” ujarnya.
Komaruddin mengingatkan, derasnya arus informasi tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas pengetahuan masyarakat. Di ruang digital, informasi yang benar bercampur dengan informasi yang belum terverifikasi, sensasi, bahkan penipuan.
Menurut dia, salah satu persoalan terbesar adalah algoritma platform digital yang secara perlahan membentuk pola konsumsi informasi masyarakat. Apa yang sering dilihat, disukai, atau dicari seseorang akan menjadi bahan bagi algoritma untuk menyajikan informasi berikutnya.
“Algoritma itu sebelumnya menjajah tanpa paksaan, mengendalikan tanpa paksaan,” kata Komaruddin.
Dia menyebut data sebagai salah satu kekuatan baru dalam ekosistem digital. Kebiasaan pengguna dalam menggunakan telepon pintar meninggalkan jejak data yang kemudian dapat digunakan untuk membentuk profil dan memberikan rekomendasi konten.
Kondisi tersebut, lanjutnya, dapat menciptakan ruang informasi yang semakin personal. Orang bisa menerima informasi yang sesuai dengan kesukaannya secara terus-menerus, sementara informasi yang berbeda semakin jarang ditemui.
Komaruddin menilai kondisi itu menjadi tantangan serius bagi masyarakat, keluarga, dunia pendidikan, media, maupun pemerintah. Kemampuan memeriksa dan mempertanyakan informasi menjadi semakin penting agar masyarakat tidak mudah terbawa arus emosi yang dibangun melalui konten digital.
“Yang serius sekali adalah kita tidak dilatih untuk mengecek informasi,” katanya.
Dia juga mengingatkan, media sosial memiliki kekuatan besar dalam menggerakkan emosi publik. Dalam berbagai peristiwa di dunia, platform digital telah menunjukkan kemampuannya menggerakkan massa dan membentuk opini publik dalam waktu sangat singkat.
Karena itu, menurut Komaruddin, kerja sama antara lembaga publik seperti RRI dengan organisasi perusahaan media seperti SMSI menjadi penting untuk membangun ekosistem informasi yang lebih sehat.
Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi berlanjut dalam program konkret untuk meningkatkan kompetensi wartawan, memperkuat verifikasi informasi, serta menghadirkan informasi pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Anggota Dewas LPP RRI Enderiman Butar Butar, Direktur PP LPP RRI Mistam, Dewan Penasehat SMSI Pusat Prof. Dr. Taufiqurochman, Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Theodorus Dar Edi Yoga, serta Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Usaha Media Siber dan Pengembangan Teknologi Digital Ilona Juwita.
Hadir pula Kepala Stasiun RRI Jakarta Ir. M. Bugi Hidayat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi RRI Ade Irosadi, serta Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Doky.
(drt)
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
