Terasistana.id, Jakarta
JEPARA –
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Jepara menggelar kegiatan Pengukuhan Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Jepara Periode 2025–2030 sekaligus Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Sabtu (24/10/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor DPD Partai Golkar Jepara, Jalan HOS Cokroaminoto, Kabupaten Jepara.
Kegiatan ini dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, Dr. Mohammad Saleh, S.T., S.H., M.En., Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jepara, H. Akhmad Faozi, S.E., didampingi Sekretaris Moh. Jamal Budiman, S.Ag., serta Bendahara Hesty Prasetyo Wibowo, S.E., bersama jajaran pengurus lainnya.
Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Ary Bachtiar, S.T., M.T., yang mewakili Bupati Jepara H. Witiarso Utomo, S.E., M.M., perwakilan KPU dan Bawaslu, jajaran Dewan Pertimbangan (Wantim), Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar, organisasi sayap partai, organisasi kemasyarakatan, kader dan simpatisan, perwakilan partai politik di Jepara, sesepuh Partai Golkar Jepara, serta tamu undangan lainnya.
Hesty Prasetyo Wibowo: Pengurus Harus Semakin Solid dan Merakyat
Ketua Panitia kegiatan, Hesty Prasetyo Wibowo, S.E., dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Ia juga mengucapkan selamat bertugas kepada jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Jepara yang akan dikukuhkan.
“Selamat bertugas kepada segenap pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Jepara yang akan dikukuhkan. Semoga ke depan Partai Golkar semakin solid dan merakyat,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan pengukuhan dan Rakerda tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan soliditas organisasi, serta mendorong pelaksanaan program partai yang bermanfaat bagi masyarakat.
Akhmad Faozi: Rakerda Menjadi Momentum Konsolidasi Daerah
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jepara, H. Akhmad Faozi, S.E., yang terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Jepara pada Jumat, 21 November 2025, menjelaskan bahwa Rakerda memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan program kerja partai di tingkat daerah.
Menurutnya, Rakerda merupakan forum musyawarah untuk menyusun program kerja, memperkuat konsolidasi organisasi, serta merumuskan strategi dalam menghadapi pemilihan umum mendatang.
“Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Golkar Kabupaten Jepara adalah forum musyawarah tingkat daerah yang diadakan untuk menyusun program kerja, memperkuat konsolidasi organisasi, serta merumuskan strategi pemenangan pemilu,” jelas Akhmad Faozi.
Ia menegaskan, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan juga momentum untuk mempererat hubungan partai dengan masyarakat.
“Ini merupakan momentum konsolidasi daerah untuk memperkuat kedekatan dengan rakyat lewat aksi nyata dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung,” ucapnya.
Pemkab Jepara Dorong Sinergi Partai Politik dalam Pembangunan
Sementara itu, Sekda Jepara, Ary Bachtiar, S.T., M.T., yang hadir mewakili Bupati Jepara H. Witiarso Utomo, S.E., M.M., menyampaikan pentingnya peran partai politik dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk menyukseskan program Jepara Mulus.
Ia menyampaikan harapan Pemerintah Kabupaten Jepara agar terjalin sinergi dan kerja sama yang baik dengan seluruh partai politik dalam mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemkab Jepara berharap adanya sinergitas dan kerja sama dengan parpol yang ada di Jepara untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan dan kegiatan lainnya, seperti peningkatan perekonomian, termasuk UMKM,” ungkapnya.
Ary Bachtiar juga menyampaikan ucapan selamat dan sukses dari Bupati Jepara kepada seluruh pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Jepara yang telah dikukuhkan.
“Bupati Jepara mengucapkan selamat dan sukses kepada segenap pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Jepara yang telah dikukuhkan. Semoga Partai Golkar bersama Pemkab Jepara bisa memberikan kontribusi nyata kepada segenap warga masyarakat di Kabupaten Jepara melalui peran partai politik,” imbuhnya.
Mohammad Saleh Targetkan Peningkatan Perolehan Suara Golkar di Jepara
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, Dr. Mohammad Saleh, S.T., S.H., M.En., berharap kepengurusan baru DPD Partai Golkar Kabupaten Jepara mampu meningkatkan kinerja organisasi sekaligus mendongkrak perolehan suara partai di setiap daerah pemilihan (dapil).
Menurutnya, penguatan konsolidasi hingga tingkat bawah menjadi salah satu langkah penting untuk mencapai target tersebut.
“Kita menargetkan kenaikan perolehan suara Partai Golkar di Jepara agar kursi Fraksi Partai Golkar di DPRD Jepara meningkat,” harapnya.
Ia berharap seluruh jajaran pengurus dapat bekerja secara optimal, menjaga kekompakan, serta memperkuat komunikasi dengan masyarakat agar Partai Golkar semakin mendapat kepercayaan publik.
Perkuat Organisasi dan Kedekatan dengan Masyarakat
Melalui pengukuhan pengurus periode 2025–2030 dan pelaksanaan Rakerda ini, DPD Partai Golkar Kabupaten Jepara diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal, menyusun program kerja yang terarah, serta meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Selain menjadi agenda penting organisasi, kegiatan tersebut juga menjadi langkah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat demi mendukung pembangunan Kabupaten Jepara.
Dengan kepengurusan baru dan program kerja yang disusun melalui Rakerda, Partai Golkar Jepara diharapkan semakin solid, dekat dengan rakyat, dan mampu meningkatkan capaian politik pada pemilu mendatang.
Marom-JPR
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
