Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
23/10/2026.
Ekspor Jawa Barat ke Pakistan mencapai US$ 242,18 juta pada Januari-Agustus 2026,tumbuh 22,81% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyebut capaian ini menjadi momentum untuk memperluas pasar internasional dan meningkatkan peluang perdagangan bagi produk unggulan daerah.
“Provinsi Jawa Barat memiliki peran strategis dalam perdagangan internasional Indonesia,didukung oleh kapasitas industri manufaktur, diversifikasi komoditas ekspor,serta jaringan pelaku usaha yang terintegrasi dalam rantai pasok global,” ujar Erwan dalam keterangan tertulis, pada Kamis (22/10/2026).
Hal tersebut disampaikan Erwan saat menghadiri Welcome Dinner bersama delegasi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Islam Pakistan di Menara Bank BJB, Jalan Naripan,Kota Bandung,pada Minggu (18/10/2026).
Menurut Erwan,perkembangan ekspor ke Pakistan memberikan sinyal positif bagi penguatan perdagangan Jawa Barat. Setelah berfluktuasi dalam beberapa tahun terakhir,nilai ekspor kembali meningkat pada 2025 dan berlanjut pada periode Januari- Agustus 2026.
Pada 2021,nilai ekspor Jawa Barat ke Pakistan tercatat sebesar US$ 496,17 juta. Setelah mengalami fluktuasi hingga 2023,ekspor kembali tumbuh dari US$ 266,96 juta pada 2024 menjadi US$ 322,84 juta pada 2025, atau naik sekitar 20,93% secara tahunan. “Pertumbuhan ini memberikan indikasi positif bagi penguatan kinerja ekspor Jawa Barat di pasar Pakistan sekaligus menjadi momentum untuk mengoptimalkan peluang perdagangan bilateral,” katanya.
Dari sisi komoditas,kendaraan beserta bagiannya menjadi penyumbang ekspor terbesar Jawa Barat ke Pakistan selama Januari-Agustus 2026,dengan nilai US$ 82,67 juta. Berikutnya,serat stapel buatan mencatatkan nilai ekspor sebesar US$ 49,48 juta.
Komoditas lain yang turut berkontribusi meliputi kosmetika,besi dan baja,kertas dan karton,mesin mekanis,serta produk farmasi. Capaian tersebut menunjukkan peluang pengembangan perdagangan yang tidak hanya bertumpu pada satu sektor,tetapi juga mencakup industri otomotif,tekstil,dan berbagai produk manufaktur lainnya. “Ini cukup dominan pada transaksi ekspor Jawa Barat ke Pakistan,”ungkapnya.
Selain komoditas yang sudah menjadi andalan,sejumlah produk lain dinilai berpotensi dikembangkan di pasar Pakistan. Produk tersebut antara lain fesyen,seperti topi dan pakaian olahraga,beras dari Cianjur,kopi, produk perawatan kulit,hingga kerajinan tangan.
Langkah ini diharapkan dapat mempertemukan produsen lokal dengan calon pembeli dari Pakistan sekaligus memperluas jaringan pemasaran produk Jawa Barat ke luar negeri. “Saya optimistis bahwa sinergi antara pelaku usaha Jawa Barat dan para delegasi Pakistan akan membuka arus perdagangan yang semakin kuat dan saling menguntungkan kedua belah pihak,”tuturnya.
Sementara itu,Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Islam Pakistan Letjen TNI (Purn) Chandra Warsenanto Sukotjo,M.Sc. menilai peluang peningkatan kerja sama ekonomi Indonesia dan Pakistan masih terbuka lebar.
Ia menyinggung kerja sama perdagangan kedua negara melalui Preferential Trade Agreement (PTA) serta harapan pengembangan kerja sama menuju Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). “Ini merupakan peluang besar bagi kita untuk meningkatkan hubungan ekonomi. Saya berharap kehadiran kami di sini dapat dimanfaatkan dengan baik,”ujar Chandra W. Sukotjo.
Ia juga mendorong para pelaku usaha untuk aktif membangun komunikasi, bertanya mengenai peluang pasar,dan memperluas jejaring dengan mitra bisnis Pakistan. “Kepada rekan-rekan pelaku usaha dari Pakistan,silakan manfaatkan kesempatan ini. Bangun jejaring,ajukan pertanyaan,dan jajaki berbagai peluang kerja sama yang tersedia,”katanya.
Chandra turut menyoroti potensi Jawa Barat dalam pengembangan industri halal. Menurutnya,Jawa Barat memiliki peluang untuk menjadi mitra penting bagi pelaku usaha Pakistan, khususnya dalam perdagangan produk halal dan komoditas unggulan. “Sebagai seseorang yang lahir di Jawa Barat,saya sangat bangga bisa berada di sini. Saya berharap malam ini kita dapat terus mengembangkan hubungan baik dengan Pakistan,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut,Chandra juga menanggapi keraguan sebagian pihak mengenai keamanan Pakistan. Ia menyampaikan bahwa komunikasi dan interaksi langsung dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik mengenai peluang kerja sama di negara tersebut.
Pertemuan itu diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan hubungan dagang Indonesia dan Pakistan, sekaligus mendorong produk unggulan Jawa Barat menembus pasar internasional.
Bagi Pemprov Jawa Barat, peningkatan ekspor bukan hanya soal nilai perdagangan,tetapi juga peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
