Terasistana.id, Jakarta
Jakarta Pusat —
Polsek Johar Baru melaksanakan pengamanan peresmian Museum Bing Slamet di Jalan Arimbi No. 7, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (27/9/2026). Kegiatan dihadiri Menteri Kebudayaan RI Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., Anggota DPD RI Alfiansyah Komeng, Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan Frida Luciana K.S.H., L.L.M., Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Dr. Restu Gunawan, M.Hum., serta Direktur Sejarah dan Museum Endah Budi Heryani, S.S., M.M.
Turut hadir Staf Khusus Menteri Bidang Sejarah dan Perlindungan Warisan Budaya Basuki Teguh Wiyono, S.Sn., M.Hum., Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Lita Rahmiati, S.Sos., Direktur Warisan Budaya Dr. Agus Widiatmoko, S.S., M.M., Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitas Kekayaan Intelektual I Made Dharma Suteja, S.S., M.Si., Direktur Sarana dan Prasarana Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc., serta Kepala Balai Pelestari Kebudayaan Jakarta Desse Yussubrasta, S.H., M.Hum.
Dari unsur wilayah, hadir Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat Dr. H. Deny Ramdani, A.P., S.H., M.Si., Kapolsek Johar Baru Kompol Zakaria Said Al Jaidi, S.H., M.H., Danramil 08/JB Mayor Tatang Supardi, Camat Johar Baru Ishran Prasetiawan, STTP, M.Si., Lurah Tanah Tinggi Heru Prasetyo, Panit I Opsnal Reskrim Iptu Agung Prasojo, S.E., dan Bhabinkamtibmas Tanah Tinggi Aipda Tangguh, bersama jajaran Forkopimcam Johar Baru.
Turut hadir Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia Putu Supatma, keluarga besar Bing Slamet, keluarga besar Persatuan Seniman Komedi Indonesia, para seniman, budayawan, musisi, komedian, insan perfilman Indonesia, tokoh masyarakat, perwakilan warga, serta FKDM se-Kecamatan Johar Baru.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung menegaskan bahwa pengamanan kegiatan masyarakat merupakan bagian dari upaya Polri memberikan rasa aman dan memastikan seluruh rangkaian acara berjalan tertib dan lancar.
Sementara itu, Kapolsek Johar Baru Kompol Zakaria Said Al Jaidi, menyampaikan bahwa personel bersama unsur terkait melaksanakan pengamanan secara terkoordinasi untuk memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Peresmian ditandai dengan peninjauan Museum Bing Slamet oleh Menteri Kebudayaan RI pada pukul 17.38 WIB. Kegiatan selesai sekitar pukul 18.30 WIB dan dilanjutkan ramah tamah.
(Humas Polres Metro Jakarta Pusat)
RN
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
