Terasistana.id Majalengka – Komisi VIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dalam Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026. Kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi, Kamis (12/2), ini dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, serta unsur Kementerian Agama dan BAZNAS.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Bupati Majalengka Drs. H. Eman Suherman, M.M., Kasubdit Muadalah dan Diniyah Formal Direktorat Pesantren Kemenag Dr. Endi Suhendi, MA, Deputi II BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Dr. H.M. Imdadun Rahmat, M.Si, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat Dudu Rohman, S.Ag., M.Si., serta Pembina Yayasan Al-Mizan Dr. KH. Maman Imanul Haq, M.M.
Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Ansory Siregar, bersama anggota Komisi VIII lainnya antara lain Ina Ammania, Wibowo Prasetyo, H.M. Husni, Dra. Hj. Wardatul Asriah, Sigit Purnomo, dan Drs. H. Guntur Sasono.
Agenda utama meliputi dialog penguatan tata kelola pendidikan keagamaan, khususnya madrasah dan pesantren, serta penyaluran bantuan sosial dan keagamaan.
Pembina Pesantren Al-Mizan yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. KH. Maman Imanul Haq, menegaskan pentingnya sinergi negara dan pesantren dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hal itu ia tegaskan dalam dialog tematik mengenai penguatan tata kelola pendidikan keagamaan di lingkungan madrasah.
“Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat. Negara harus hadir memperkuat ekosistem pesantren agar mampu mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing,” ujar Kiai Maman.
Kiai Maman juga menambahkan bahwa penguatan pesantren harus dibarengi dengan dukungan regulasi, pembiayaan, dan penguatan kapasitas kelembagaan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, menegaskan komitmen DPR dalam memperkuat pendidikan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Komisi VIII, katanya, mendorong penguatan tata kelola pendidikan keagamaan agar lebih akuntabel, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pesantren dan madrasah adalah pilar penting dalam pembangunan karakter bangsa.
Ia juga menyampaikan bahwa hasil kunjungan kerja ini akan menjadi bahan penguatan kebijakan nasional di bidang pendidikan keagamaan, zakat, wakaf, serta pemberdayaan sosial masyarakat.
Bupati Majalengka, Drs. H. Eman Suherman, M.M., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI yang dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia berbasis nilai keagamaan di Kabupaten Majalengka.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pengembangan pesantren, madrasah, serta program pemberdayaan sosial keagamaan sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkarakter.
Terakhir, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Dudu Rohman, S.Ag., M.Si., menekankan pentingnya penguatan tata kelola pendidikan keagamaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang moderat dan rahmatan lil ‘alamin.
Ia juga menyampaikan bahwa Kemenag Jawa Barat terus mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan pesantren dan madrasah melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan DPR RI.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan BAZNAS serta sesi foto bersama, sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat.
