Terasistana.id,Jakarta
Jember, –
Ada cara unik dan simpatik yang dilakukan Sat Lantas Polres Jember dalam Operasi Patuh Semeru 2025. Bukan hanya menertibkan pengendara, tapi juga menyebar semangat positif melalui aksi berbagi coklat kepada pengguna jalan yang tertib berlalu lintas.
Kegiatan ini berlangsung di depan Kantor Satlantas Jember, Jl. DI Panjaitan No. 46, Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Jember, AKP Bernardus Bagas Simarmata, S.Tr.K., S.I.K., M.S.S.S.,
Aksi simpatik ini menyasar pengendara roda dua yang telah mematuhi aturan, khususnya dalam penggunaan helm dan kelengkapan surat-surat kendaraan. Rabu, (23/7/2025)
Bagi pengendara tertib, diberikan apresiasi berupa coklat sebagai bentuk penghargaan. Tak hanya itu, pengendara yang belum menggunakan helm — baik pengemudi maupun penumpang — juga mendapat perhatian khusus. Mereka diberi teguran dengan cara humanis dan edukatif, serta diingatkan pentingnya keselamatan berkendara.

Dalam kegiatan ini, petugas juga melakukan pemasangan stiker Ops Patuh Semeru 2025 sebagai bagian dari kampanye keselamatan berlalu lintas yang lebih menyenangkan dan dekat dengan masyarakat.
“Operasi ini bukan hanya soal penegakan aturan, tapi juga bagaimana menumbuhkan kesadaran bersama tentang pentingnya keselamatan di jalan. Lewat coklat dan edukasi, kami ingin menghadirkan nuansa yang lebih ramah dan membangun,” ujar AKP Bagas.
Aksi simpatik ini pun mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Banyak pengendara yang merasa senang sekaligus tersentuh dengan pendekatan humanis dari Satlantas Polres Jember.
Dengan cara yang sederhana namun penuh makna ini, diharapkan masyarakat makin sadar bahwa tertib berlalu lintas itu bukan hanya kewajiban, tapi juga bisa membawa “rasa manis” tersendiri.
Yunus Jatim







![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)




