Terasistana.id,Jakarta
RIAU –
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Groundbreaking sembilan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Riau, Minggu (13/7/2025).
Pada kesempatan ini, Sigit mengungkapkan bahwa, pembangunan SPPG ini sebenarnya merupakan tahap yang kedua, mengingat telah terdapat satu SPPG yang sudah beroperasi.
Menurut Sigit, Groundbreaking ini merupakan wujud komitmen dari Polri yang terus mendukung program Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Tentunya, ini menjadi bagian komitmen Polri untuk terus mendukung program Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Khususnya, terkait program terbaik cepat, di mana program ini sangat penting untuk mempersiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” kata Sigit.
Sigit melanjutkan, sejauh ini sudah melaksanakan groundbreaking sebanyak 29 SPPG di Sumatera Utara. Dia menargetkan, pembangunan tersebut bisa mencapai target 200 SPPG yang diperkirakan selesai pada Desember nanti.
“Hari ini kita sudah melaksanakan proses, dan ini progresnya berlangsung 190 SPPG. Di mana, 18 SPPG saat ini sudah dalam tahap operasional, 27 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional dan verifikasi, dan 145 SPPG lainnya sedang dalam tahap pembangunan,” ungkapnya.
Dengan pembangunan SPPG tersebut, Sigit berharap program dari Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan SDM yang berkualitas bisa mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Target kita bisa betul-betul terpenuhi dan tentunya harapan kita, SPPG yang ada ini bisa bermanfaat bagi anak-anak kita, untuk menjadi para pendukung, pemain, dan juga yang tampil untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tutur Sigit.
Selain meninjau Groundbreaking SPPG, Kapolri juga meresmikan Hanggar dan Helipad Presisi Polda Riau.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")