Terasistana.id, Jakarta
MADIUN –
Kapolres Madiun yang baru, AKBP Kemas Indra Natanegara melakukan rangkaian kunjungan silaturahmi ke tokoh-tokoh penting perguruan silat di Kabupaten Madiun,Rabu (9/7).
Hal itu sebagai bentuk perkenalan diri sekaligus memperkuat sinergi menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.
Kunjungan pertama dilakukan ke Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun, Drs. R. Moerdjoko HW.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Madiun menyampaikan komitmennya untuk menjalin komunikasi dan kerja sama yang erat antara Polres Madiun Polda Jatim dan PSHT dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat.
“Kami berharap hubungan baik antara Polri dan PSHT dapat terus terjalin erat,” ungkap AKBP Kemas Indra Natanegara.
7
Menurutnya dengan komunikasi yang terbuka dan sinergi yang kuat dengan berbagai pihak maka akan mampu menjaga situasi yang aman dan damai di Kabupaten Madiun.
Drs. R. Moerdjoko HW menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan kesiapan PSHT untuk mendukung penuh upaya Polres Madiun Polda Jatim dalam menjaga kamtibmas, terlebih dalam menghadapi berbagai agenda penting di wilayah Madiun.
Usai bersilaturahmi dengan Ketua Umum PSHT, AKBP Kemas melanjutkan kunjungan ke Ketua Umum IKSPI Kera Sakti, Drs. H. Bambang Sunarja.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Kapolres Madiun menekankan pentingnya kolaborasi antara Polri dan organisasi kemasyarakatan, termasuk perguruan pencak silat, dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Silaturahmi ini merupakan bentuk komitmen kami untuk membangun komunikasi yang baik dan terbuka dengan seluruh tokoh masyarakat, termasuk tokoh perguruan,” ujarnya.
Kapolres Madiun yang baru dilantik oleh Kapolda Jatim,Irjen Pol Nanang Avianto ini berharap dapat terus bersinergi dalam menjaga kondusifitas wilayah.
Drs. H. Bambang Sunarja menyambut baik kehadiran Kapolres dan menyatakan bahwa IKSPI Kera Sakti siap mendukung penuh langkah Polres Madiun dalam menciptakan suasana yang aman, damai, dan harmonis di tengah masyarakat.
Silaturahmi ini menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat sinergitas antara Polri dan elemen masyarakat di Kabupaten Madiun, khususnya dengan perguruan silat yang memiliki peran penting dalam membina generasi muda dan menjaga stabilitas sosial di wilayahnya.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")