Terasistana.id,Jakarta
BLITAR –
Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79 yang mengangkat tema “Polri untuk Masyarakat”, Polres Blitar Polda Jatim menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di Kampung Baru, Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Blitar, AKBP Arif Fazlurrahman didampingi jajaran pejabat utama Polres Blitar dan perwakilan Bhayangkari.
Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosial yang digelar oleh Polri sebagai bentuk nyata kepedulian dan kedekatan dengan masyarakat. Kamis(26/06/25).
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri hadir untuk masyarakat tidak hanya dalam hal penegakan hukum, tapi juga dalam upaya membantu meringankan beban warga, terutama yang membutuhkan,” ujarnya.
Sebanyak 200 paket sembako yang terdiri dari; Beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok rumahan lainya disalurkan kepada warga yang kurang mampu dan lansia di wilayah Kampung Baru.
Warga yang menerima bantuan tampak antusias dan mengapresiasi langkah Polres Blitar Polda Jatim yang peduli terhadap kondisi masyarakat di tengah situasi ekonomi yang masih menantang.
Kapolres Blitar menambahkan bahwa momentum Hari Bhayangkara ini tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga refleksi bagi seluruh jajaran Polri untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga keamanan, dan memperkuat hubungan yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat.
“Polres Blitar tetap komitmen bahwa kehadiran Polri bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat yang siap membantu, melayani, melindungi dan mengayomi dengan sepenuh hati,” pungkas Kapolres Blitar.
Daniel/Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
