Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo –
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, secara resmi membuka Ajang Ekonomi Kreatif Sidoarjo Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Sidoarjo di Plataran Monumen Jayandaru, Sabtu (24/5/2025).
Acara ini menjadi ruang ekspresi sekaligus apresiasi bagi para pelaku kreatif lokal, serta menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memajukan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak utama roda perekonomian daerah.
Acara yang berlangsung mengambil tema “Jayandaru Jazz Kebun” ini menampilkan hasil karya lokal Sidoarjo dengan menampilkan Musik Jazz Kebun, pameran foto desa wisata, Street Fashion Run Away dan pameran UMKM.
Dalam sambutannya, Bupati Sidoarjo H.Subandi menyampaikan bahwa ajang ini bukan sekadar event tahunan semata, tetapi juga wujud nyata dukungan terhadap potensi besar anak-anak muda Sidoarjo yang berbakat dan inovatif.
“Melalui ajang ini, kita bukan hanya menampilkan karya, tetapi juga bentuk dukungan yang menyatukan kekuatan lintas sektor antara ekonomi kreatif dan pariwisata untuk menjadikan Sidoarjo sebagai destinasi budaya kreatif yang unggul di Jawa Timur,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif di Sidoarjo. Dengan terus memberikan pendampingan dan pembinaan kepada para pelaku usaha kreatif agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
“Pemkab Sidoarjo akan mendukung penuh tumbuhnya ekonomi kreatif yang berkualitas berbasis lokal dan mampu membuka lapangan kerja. Mulai dari regulasi yang ramah, pembinaan terpadu hingga promosi yang luas, baik di tingkat Nasional maupun Internasional,” ucap H.Subandi.
H.Subandi juga memberikan apresiasi kepada para pelaku ekonomi kreatif yang telah konsisten berkarya untuk kemajuan Sidoarjo.
“Saya ucapkan terima kasih dan teruslah berkarya, jadikan kreativitas sebagai kekuatan untuk mengubah tantangan menjadi peluang, jadikan identitas lokal Sidoarjo sebagai kebanggaan yang mampu berbicara di pentas Global”, tuturnya.
Ajang Ekonomi Kreatif Sidoarjo 2025 tidak hanya menjadi sarana hiburan, namun lebih jauh lagi sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi lokal yang kreatif dan inovatif.
Tommi-Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
