Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
Malang –
Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pencegahan dan Penindakan Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri terus menguatkan komitmen dalam melawan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan di lingkungan kampus. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan “Rise and Speak Bersama Civitas academica” yang digelar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Rabu (14/5/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen strategis, mulai dari aparat kepolisian, pimpinan perguruan tinggi, satuan tugas PPKS dari berbagai kampus di Malang Raya, hingga lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak.
Dalam sambutannya, Direktur PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah menekankan bahwa kampus harus menjadi ruang aman yang terbebas dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.
“Hari ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai perwakilan dari institusi Polri, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang prihatin namun optimis terhadap masa depan bangsa yang bebas dari kekerasan,” ujarnya.
Brigjen Nurul menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini semakin kompleks, tak lagi mengenal batas sosial dan ruang privat, bahkan telah masuk ke ranah digital.
“Kita menyaksikan maraknya kekerasan seksual di lingkungan kampus, tempat ibadah, bahkan dalam ruang privat yang seharusnya menjadi tempat aman. Mahasiswa dan pelajar pun tak luput menjadi sasaran, bahkan ada yang menjadi korban tanpa sadar bahwa ia sedang dijerat dalam skema perdagangan orang atau eksploitasi seksual digital,” tambahnya.
Melalui gerakan nasional “Rise and Speak”, Polri tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran publik yang inklusif dan berpihak pada korban.
“Mari kita jadikan kampus sebagai benteng terakhir peradaban, tempat tumbuhnya keberanian, keadilan, dan kepedulian. Ini adalah gerakan keberanian yang mengajak semua pihak untuk bangkit dan bersuara melawan kekerasan,” tegas Brigjen Nurul.
Kapolresta Malang Kota, KBP Nanang Haryono, dalam sambutannya juga menyampaikan data terkini bahwa terjadi penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di wilayah Malang selama 2025. Namun ia mengingatkan bahwa pencegahan tetap harus diperkuat.

“Diam itu emas, tapi berani bicara untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kilaunya melebihi berlian,” ungkapnya.
Sementara itu, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA menyampaikan apresiasi atas inisiatif kolaboratif lintas institusi ini. Ia menegaskan bahwa kampus harus menjadi ruang inklusif dan aman bagi seluruh mahasiswanya, yang berasal dari lebih dari 24 negara.
“Kami sudah banyak bekerja sama dengan lintas sektoral, lintas universitas, dan lintas negara. Kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari kehidupan kita,” ujarnya.
Kegiatan ditutup dengan pembacaan dan penandatanganan Deklarasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, serta dialog interaktif bersama narasumber dari UPTD, Dittipid PPA & PPO Bareskrim Polri, serta Satgas PPKS dari berbagai kampus di Malang Raya.
Daniel/Yunus








![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)



