Terasistana.id,Jakarta
Jember –
Lestarikan cinta Sholawat dan mengharapkan berkah serta syafaat dari Rasulullah, Pemerintah Desa Lampeji, melaksanakan kegiatan Sholawat bersama K.H.R Achmad Azaim Ibrahimi (Sukorejo) Serta KH. Ahmad Subairi (Mumbulsari).
Acara tersebut dihadiri tiga puluh ribu jemaah sholawat yang berlangsung sejak pukul 19;00 WIB, bertempat di lapangan Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, pada Minggu (11/5/2025)
Hal ini dirancang langsung oleh Kades Lampeji, Ary Wahyudi beserta Jajaran Muspika Mumbulsari, perangkatnya, BPD, RT, RW, dan semua lembaga masyarakat Se-Desa Lampeji serta masyarakat pencinta sholawat se-kabupaten.
Yudi selaku Kepala Desa Lampeji sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini. Ia juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar dan khidmat dari awal hingga usai acara.
“Terimakasih kepada K.H.R Achmad Azaim Ibrahimi (Sukorejo) Serta KH. Ahmad Subairi (Mumbulsari). yang telah hadir memeriahkan dan mensukseskan acara di Desa Lampeji dengan bersholawat bersama, masyarakat menjadi guyub rukun dan mendapat barokah dari Allah SWT,” Ungkap Yudi
Menurut Yudi kegiatan ini sangat meriah dengan berbagai kalangan yang hadir mulai dari anak-anak hingga orang tua dan seluruh masyarakat yang hadir ikut bersholawat.
“Harapan untuk masyarakat dapat bersatu, guyub rukun, melalui sholawat bersama ini, moga bermanfaat barokah,” Pungkas Yudi
Yunus/Zain
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
