Terasistana.id,Jakarta
Garut,
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan, duka mendalam bagi korban tragedi ledakan amunisi tak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut.
“Saya Abdusy Syakur Amin Bupati Garut dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Garut, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya 13 orang korban pada peledakan amunisi tidak layak pakai yang dilaksanakan di Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut,” ujar Syakur melalui postingan video di Akun Instagram @bupatigarut, Selasa (13/5/2025).
Ia mengatakan bahwa kemarin Senin (12/5/2025) pasca kejadian tragedi ledakan tersebut, pihaknya bersama Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, langsung berkunjung ke RSUD Pameungpeuk Garut untuk melihat langsung kondisi korban ledakan. Tak hanya itu, pihaknya juga bersama Forkopimda, hingga Wakil Direktur Pusat Angkatan Darat langsung melakukan diskusi untuk segera melakukan tindakan-tindakan, khususnya untuk bisa memulangkan para korban ke keluarga masing-masing.
Meski demikian, lanjut Syakur, pihaknya saat ini masih terkendala dalam proses identifikasi korban.
“Cuman ada kendala yang harus kita hadapi terutama dalam identifikasi, jadi mohon doanya masyarakat supaya bisa segera teridentifikasi dan berjalan dengan lancar, dan bisa dikembalikan ke keluarga masing-masing,” lanjutnya.
“Kami Bupati dan seluruh masyarakat Kabupaten Garut turut menyampaikan turut berdukacita, semoga almarhum korban diterima Tuhan Yang Maha Esa,” tandasnya.
Sebelumnya, dikabarkan telah terjadi tradegi ledakan amunisi tak terpakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, yang merenggut korban jiwa sebanyak 13 orang.
Berdasarkan informasi yang didapat, 13 korban tersebut diantaranya 4 orang TNI dan 9 orang lainnya merupakan warga sipil.
Hingga saat ini, masih dilakukan investigasi lebih lanjut mengenai penyebab ledakan yang merenggut korban jiwa ini.
BG
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
