Terasistana.id, Jakarta
Sidoarjo –
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, memimpin kegiatan kerja bakti bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah stakeholder di Taman Ilyushin Juanda, Sabtu Pagi (2/5).
Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan simbolis 1.000 bibit pohon pule oleh BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo sebagai bagian dari Program Revitalisasi Taman Kota dan Perumahan Kabupaten Sidoarjo 2025.
Turut hadir dalam acara tersebut jajaran Forkopimda, perwakilan Puspenerbal, TNI, serta instansi terkait. Kerja bakti difokuskan pada penanaman pohon pule di area taman yang bertujuan meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, menciptakan ruang publik yang lebih menarik dan nyaman, serta memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat.
“Kami mengajak seluruh jajaran Forkopimda dan seluruh stake holder termasuk Puspenerbal serta TNI yang ada di wilayah maritim Juanda untuk bersama-sama menjaga dan membenahi Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih baik dan nyaman,”ujarnya.
H.Subandi menegaskan bahwa anggaran revitalisasi Taman Ilyushin Juanda sudah tersedia dalam APBD 2025. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Paspenerbal untuk pelaksanaan teknisnya.
“Anggaran sudah tersedia untuk revitalisasi taman Ilyushin Juanda ini, tinggal nanti saya berkordinasi dengan Paspenerbal untuk kelanjutan pelaksanaannya. Taman ini akan kita kembangkan menjadi ruang hijau yang asri dan indah, sehingga bisa menjadi paru-paru kota,” ucap H.Subandi.
Revitalisasi taman juga bertujuan untuk menunjang perwajahan kota, menciptakan suasana yang lebih hijau dan segar, serta mendorong aktivitas sosial dan rekreasi.
Tommi-Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
