Terasistana.id Jakarta – Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 , Revitriyoso Husodo mengapresiasi Kinerja Kabinet Merah Putih di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,Terkait Produksi Pangan Nasional Melimpah di Tahun 2025.
Revi menilai, Produksi Pangan tahun ini cukup memuaskan karena ketersediaan gabah terus melimpah dan pasokan beras melimpah dimana-mana.
Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08 Revitriyoso Husodo, Kepada Awak Media, Selasa (29/04/2025).
Menurut Revi, kondisi tersebut perlu mendapat dukungan bersama, terutama yang berkaitan dengan masalah harga di tingkat petani.
“Yang perlu kita dukung adalah harga wajar bagi petani. Mereka harus menikmati hasil jerih payahnya selama berproduksi. Karena itu harga gabah di tingkat petani juga harus sesuai,” tutur Pria berambut pirang tersebut
Revi membeberkan, Kerja keras Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya dalam menjaga ketahanan pangan adalah bukti bahwa produktivitas padi saat ini dalam posisi tinggi. ia melihat capaian tersebut tak lepas dari pengadaan alat mesin pertanian (alsintan).
“Dengan teknologi mekanisasi, Produksi pangan menjadi lebih cepat dan meningkat.” katanya
Dengan kondisi sekarang Revi berkeyakinan stok dan ketersediaan baras nasional dalam posisi aman, sehingga ke depan pemerintah tak perlu lagi merumuskan impor. Yang penting, kata Revi, beras selalu tersedia dan petani semakin sejahtera.
“Yang penting petani kita semakin sejahtera,” tutupnya
Untuk di ketahui, Produksi beras pada periode ini mengalami kenaikan sebesar 25,99% dibandingkan periode yang sama di tahun 2024, di mana sebelumnya hanya mencapai 11,07 juta ton. Kenaikan itu juga diiringi dengan peningkatan luas panen dari 3,57 juta hektare menjadi 4,56 juta hektare.











![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)