Terasistana.Id, Jakarta
BEKASI – Dugaan kejanggalan dalam proyek pemeliharaan gedung dan taman di lingkungan Kantor Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya diberitakan media online Terasistana.id pada Jumat (13/11/2026), kini Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Solidaritas Masyarakat Bersatu (GSMB) Kabupaten Bekasi, Iyan Sufyan, turut mengungkap sejumlah persoalan dan mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi segera melakukan pemeriksaan.
Sorotan tersebut meliputi tidak terlihatnya papan informasi proyek, pemasangan paving block yang tampak bergelombang, hingga dugaan pekerja tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) saat melakukan aktivitas pekerjaan.
Berdasarkan data pengadaan yang dihimpun, paket Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung – Bangunan Gedung Tempat Kerja – Taman pada SKPD Kecamatan Sukawangi Tahun Anggaran 2026 bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi dengan nilai anggaran Rp100 juta dan menggunakan metode Pengadaan Langsung.
Dalam data tersebut, CV. Azelya Florist tercatat sebagai pemenang pengadaan. Perusahaan itu beralamat di Jalan Tegal Badak Raya No. 1, RT 008/RW 004, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Sementara itu, Parno Martono, S.AP., M.Si., yang menjabat sebagai Camat Sukawangi, tercatat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam paket pekerjaan tersebut.
Pemberitaan Sebelumnya Ungkap Sejumlah Temuan
Dalam pemberitaan Terasistana.id pada Jumat (13/11/2026), proyek tersebut telah disorot menyusul sejumlah temuan di lokasi pekerjaan.
Berdasarkan pantauan saat itu, aktivitas pekerjaan dilaporkan baru berlangsung sekitar lima hari. Namun, papan informasi proyek tidak terlihat di lokasi.
Dugaan kejanggalan lainnya muncul dari kondisi pemasangan paving block di depan pagar kantor kecamatan yang tampak bergelombang sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas dan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis.
Tak hanya itu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi perhatian. Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah pekerja diduga tidak dilengkapi APD saat melakukan aktivitas pekerjaan.
Seorang pekerja di lokasi mengaku hanya mengerjakan pengecatan dinding luar kantor kecamatan dan pemeliharaan mushola.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai rincian pekerjaan yang sebenarnya dilaksanakan. Apakah seluruh item dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) telah direalisasikan sesuai perencanaan?
Iyan Sufyan Desak Inspektorat Lakukan Audit
Ketua LSM GSMB, Iyan Sufyan, menilai berbagai dugaan kejanggalan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan dan penjelasan terbuka dari pihak terkait.
“Berdasarkan data yang berhasil kami himpun, ternyata anggarannya Rp100 juta untuk pemeliharaan gedung dan taman. Faktanya di lapangan pekerjaan baru berjalan lima hari tanpa papan informasi proyek, paving block dipasang bergelombang diduga asal-asalan, dan pekerja mengaku hanya mengecat dinding luar serta memperbaiki mushola,” ungkap Iyan Sufyan, Sabtu (14/11/2026).
Ia mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi melakukan audit investigatif dengan memeriksa kesesuaian RAB, spesifikasi teknis, progres fisik, serta dokumen pertanggungjawaban pekerjaan.
“Kami mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi segera turun melakukan audit investigatif dan memanggil PPK Kecamatan Sukawangi untuk membuka secara transparan RAB serta identitas kontraktor pelaksananya. Jika terbukti menyalahi spesifikasi dan merugikan keuangan daerah, pekerjaan yang asal-asalan harus dibongkar ulang dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Kini, publik menunggu penjelasan dari CV. Azelya Florist sebagai penyedia dan Parno Martono selaku Camat sekaligus PPK terkait dugaan kejanggalan pelaksanaan proyek tersebut, termasuk penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kecamatan Sukawangi, Parno Martono, maupun CV. Azelya Florist belum memberikan keterangan resmi.
Terasistana.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait.
Pemberitaan ini bukan sekadar menyoroti pekerjaan fisik, tetapi juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran publik, kualitas hasil pekerjaan, serta perlindungan keselamatan para pekerja. Publik berhak mendapatkan penjelasan.
(C-pes)
