Terasistana.Id, Jakarta
BEKASI – Dugaan kejanggalan dalam proyek pemeliharaan gedung dan taman di lingkungan Kantor Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya diberitakan media online Terasistana.id pada Jumat (13/11/2026), kini Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Solidaritas Masyarakat Bersatu (GSMB) Kabupaten Bekasi, Iyan Sufyan, turut mengungkap sejumlah persoalan dan mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi segera melakukan pemeriksaan.
Sorotan tersebut meliputi tidak terlihatnya papan informasi proyek, pemasangan paving block yang tampak bergelombang, hingga dugaan pekerja tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) saat melakukan aktivitas pekerjaan.
Berdasarkan data pengadaan yang dihimpun, paket Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung – Bangunan Gedung Tempat Kerja – Taman pada SKPD Kecamatan Sukawangi Tahun Anggaran 2026 bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi dengan nilai anggaran Rp100 juta dan menggunakan metode Pengadaan Langsung.
Dalam data tersebut, CV. Azelya Florist tercatat sebagai pemenang pengadaan. Perusahaan itu beralamat di Jalan Tegal Badak Raya No. 1, RT 008/RW 004, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Sementara itu, Parno Martono, S.AP., M.Si., yang menjabat sebagai Camat Sukawangi, tercatat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam paket pekerjaan tersebut.
Pemberitaan Sebelumnya Ungkap Sejumlah Temuan
Dalam pemberitaan Terasistana.id pada Jumat (13/11/2026), proyek tersebut telah disorot menyusul sejumlah temuan di lokasi pekerjaan.
Berdasarkan pantauan saat itu, aktivitas pekerjaan dilaporkan baru berlangsung sekitar lima hari. Namun, papan informasi proyek tidak terlihat di lokasi.
Dugaan kejanggalan lainnya muncul dari kondisi pemasangan paving block di depan pagar kantor kecamatan yang tampak bergelombang sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas dan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis.
Tak hanya itu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi perhatian. Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah pekerja diduga tidak dilengkapi APD saat melakukan aktivitas pekerjaan.
Seorang pekerja di lokasi mengaku hanya mengerjakan pengecatan dinding luar kantor kecamatan dan pemeliharaan mushola.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai rincian pekerjaan yang sebenarnya dilaksanakan. Apakah seluruh item dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) telah direalisasikan sesuai perencanaan?
Iyan Sufyan Desak Inspektorat Lakukan Audit
Ketua LSM GSMB, Iyan Sufyan, menilai berbagai dugaan kejanggalan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan dan penjelasan terbuka dari pihak terkait.
“Berdasarkan data yang berhasil kami himpun, ternyata anggarannya Rp100 juta untuk pemeliharaan gedung dan taman. Faktanya di lapangan pekerjaan baru berjalan lima hari tanpa papan informasi proyek, paving block dipasang bergelombang diduga asal-asalan, dan pekerja mengaku hanya mengecat dinding luar serta memperbaiki mushola,” ungkap Iyan Sufyan, Sabtu (14/11/2026).
Ia mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi melakukan audit investigatif dengan memeriksa kesesuaian RAB, spesifikasi teknis, progres fisik, serta dokumen pertanggungjawaban pekerjaan.
“Kami mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi segera turun melakukan audit investigatif dan memanggil PPK Kecamatan Sukawangi untuk membuka secara transparan RAB serta identitas kontraktor pelaksananya. Jika terbukti menyalahi spesifikasi dan merugikan keuangan daerah, pekerjaan yang asal-asalan harus dibongkar ulang dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Kini, publik menunggu penjelasan dari CV. Azelya Florist sebagai penyedia dan Parno Martono selaku Camat sekaligus PPK terkait dugaan kejanggalan pelaksanaan proyek tersebut, termasuk penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kecamatan Sukawangi, Parno Martono, maupun CV. Azelya Florist belum memberikan keterangan resmi.
Terasistana.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait.
Pemberitaan ini bukan sekadar menyoroti pekerjaan fisik, tetapi juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran publik, kualitas hasil pekerjaan, serta perlindungan keselamatan para pekerja. Publik berhak mendapatkan penjelasan.
(C-pes)
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")