Terasistana.Id, Jakarta
BEKASI – Pasca-kecelakaan maut yang melibatkan truk molen di Jalan Cut Meutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Minggu (1/11/2026), PT Jasa Raharja (Persero) bergerak memastikan seluruh korban mendapatkan hak perlindungan dan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Keseriusan tersebut ditunjukkan melalui kunjungan langsung Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, didampingi Direktur Operasional Ariyandi, ke Rumah Sakit Juwita, Bekasi, Senin (2/11/2026). Kunjungan dilakukan untuk melihat kondisi korban luka-luka yang masih menjalani perawatan sekaligus memastikan proses penjaminan biaya medis berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam kunjungan tersebut, jajaran direksi Jasa Raharja juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit guna memastikan pelayanan medis dan kebutuhan penanganan korban dapat terpenuhi.
Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menegaskan bahwa seluruh korban kecelakaan, baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka, menjadi perhatian perusahaan.
Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah memastikan korban yang masih menjalani perawatan memperoleh penanganan medis secara optimal serta mendapatkan perlindungan sesuai haknya.
“Prioritas kami adalah memastikan para korban yang masih menjalani perawatan mendapatkan penanganan medis dengan baik. Kami ingin memastikan kehadiran Jasa Raharja benar-benar dirasakan melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan penuh kepedulian,” ujar Awaluddin.
Sementara itu, Direktur Operasional Jasa Raharja, Ariyandi, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kepolisian dan fasilitas kesehatan untuk memastikan seluruh tahapan pelayanan berjalan lancar.
Koordinasi tersebut mencakup pendataan dan verifikasi korban, kepastian jaminan biaya perawatan bagi korban luka-luka, hingga pemenuhan hak santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia.
“Termasuk kunjungan kami hari ini adalah untuk memastikan korban luka-luka memperoleh jaminan biaya dan pelayanan perawatan sesuai aturan yang berlaku,” jelas Ariyandi.
Jasa Raharja menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam setiap tahapan penanganan korban kecelakaan lalu lintas melalui koordinasi lintas sektor serta pendampingan kepada masyarakat.
Sebagai bagian dari ekosistem Danantara, perusahaan juga terus memperkuat pelayanan perlindungan dasar bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.
Di sisi lain, peristiwa kecelakaan tersebut kembali menjadi pengingat pentingnya keselamatan di jalan raya. Jasa Raharja mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, menjaga jarak aman, meningkatkan kewaspadaan, serta mengutamakan keselamatan selama berkendara.
Keselamatan bukan sekadar kewajiban, melainkan tanggung jawab bersama.
(drt)
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
