Terasistana.id, Jakarta
Jepara –
Peringatan Hari Santri Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat peran santri dalam pembangunan bangsa. Mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”, peringatan tahun ini menegaskan pentingnya menyiapkan generasi santri yang berilmu, berkarakter, kreatif, dan mampu menjawab tantangan zaman.
Upacara Hari Santri 2026 di Kabupaten Jepara dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati, Kamis (22/10/2026). Peringatan tersebut mengajak masyarakat untuk mengenang perjuangan ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan sekaligus memperkuat kontribusi pesantren bagi masa depan Indonesia.
Santri diharapkan tidak hanya memiliki kedalaman ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kemandirian ekonomi, serta berkontribusi dalam kehidupan sosial dan kebangsaan.
Dalam sambutannya, Bupati Jepara H. Witiarso Utomo (Mas Wiwit) yang menjadi Pembina Upacara Hari Santri 2026 mengatakan, Santri bukan hanya bagian dari sejarah bangsa, tetapi juga kekuatan penting menentukan masa depan Indonesia.
Semangat itu sejalan dengan sejarah Resolusi Jihad yang dicetuskan pada 22 Oktober 1945. Seruan tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
“Sejarah ini mengajarkan kepada kita, perjuangan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui kekuatan senjata, tetapi dengan keyakinan ilmu, pengorbanan, dan persatuan,”ucapnya.
Kini, semangat perjuangan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan kreativitas, penguatan kepedulian sosial, serta inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menuju Indonesia Emas 2045, dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Pesantren memiliki peran strategis untuk membentuk generasi tersebut.
“Saya mengajak para Santri tidak hanya belajar ilmu agama saja, tetapi momentum ini sebagai komitmen bersama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,”terang Mas Wiwit.
Peringatan Hari Santri 2026 juga menjadi pengingat bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang religius, berintegritas, mandiri, dan mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Melalui momentum ini, santri diharapkan terus mengembangkan potensi diri dan mengambil bagian dalam berbagai bidang pembangunan, sebagai kontribusi nyata untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Marom-JPR
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
