Terasistana.id, Jakarta
GARUT —
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menuntaskan pembangunan jalan beton dan penataan lingkungan di empat wilayah Kabupaten Garut. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas akses jalan permukiman serta mendukung ketersediaan fasilitas umum yang lebih layak bagi masyarakat.
Program tersebut menjangkau Desa Cihikeu, Kecamatan Bungbulang; Desa Cinisti, Kecamatan Bayongbong; Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul; dan Desa Dangdeur, Kecamatan Banyuresmi.
Pembangunan dilakukan pada sejumlah titik yang membutuhkan perbaikan infrastruktur. Sebelumnya, sebagian jalan lingkungan masih berupa tanah sehingga menyulitkan warga saat melintas, terutama ketika musim hujan karena kondisi permukaan jalan menjadi licin.
Melalui kerja sama dengan kelompok masyarakat (pokmas) setempat, jalan-jalan tersebut kini telah dibangun menggunakan beton. Perbaikan ini diharapkan mempermudah mobilitas warga, menunjang akses anak-anak menuju sekolah, serta mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian dan kegiatan usaha kecil.
Branch Office Head (BOH) BRI Garut, Anggit Rumpoko, mengatakan pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Menurutnya, akses jalan yang layak dapat mendukung keselamatan, produktivitas, dan hubungan sosial warga.
“Bagi saudara-saudara kita di perkampungan, jalan beton yang layak adalah cerminan dari kemajuan dan harapan hidup yang lebih baik. Ketika akses jalan menjadi aman dan nyaman, anak-anak bisa lebih tenang berjalan ke sekolah, para petani dan pelaku usaha kecil lebih mudah mendistribusikan hasil bumi, serta silaturahmi antarwarga menjadi semakin erat. BRI ingin memastikan bahwa kehadiran kami benar-benar dirasakan sebagai solusi nyata bagi keseharian masyarakat Garut,” tutur Anggit Rumpoko, BOH BRI Garut.
Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan manfaat pembangunan. Partisipasi warga melalui semangat gotong royong diharapkan terus berlanjut, termasuk dalam memelihara fasilitas yang telah tersedia.
“Melihat senyum tulus dan kelegaan di wajah warga saat mereka kini bisa melintasi jalan beton kampung dengan lancar adalah kebahagiaan yang tidak ternilai. Gotong royong yang terjaga di tengah masyarakat Garut membuktikan bahwa kepedulian mampu melahirkan perubahan besar. Semoga penataan jalan serta fasilitas umum ini dapat dijaga bersama, dirawat dengan baik, dan mendatangkan keberkahan serta manfaat jangka panjang bagi lintas generasi,” tambah Anggit.
Selain pembangunan jalan beton dan penataan lingkungan, program BRI Peduli di sejumlah lokasi di Kabupaten Garut turut mencakup perbaikan fasilitas ibadah dan sanitasi. Kegiatan tersebut meliputi renovasi tempat wudu serta sarana pendukung masjid.
Melalui program TJSL, BRI berupaya berkontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Garut. Infrastruktur jalan dan fasilitas umum yang lebih layak diharapkan dapat menunjang aktivitas sehari-hari sekaligus mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
Red
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
