Terasistana.id, Jakarta .
Kabupaten Bekasi – Suasana khidmat dan penuh kehangatan menyelimuti Lapangan Promoter Polres Metro Bekasi saat digelar tradisi Farewell & Welcome Parade Kapolres Metro Bekasi, Kamis (1/10/2026) sore.
Tradisi pisah sambut tersebut menjadi momentum pergantian kepemimpinan dari Kombes Pol Sumarni, S.I.K., S.H., M.H kepada Kapolres Metro Bekasi yang baru, Kombes Pol Andi Oddang Riuh Hutomo, S.I.K., M.H.
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 15.30 WIB itu dihadiri Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja beserta Forkopimda Kabupaten Bekasi, Wakapolres Metro Bekasi, para Pejabat Utama Polres Metro Bekasi, Kapolsek jajaran, personel Polres Metro Bekasi, Bhayangkari Cabang Metro Bekasi dan sejumlah tamu undangan.
Rangkaian Farewell & Welcome Parade diawali dengan penyambutan Kapolres Metro Bekasi, dilanjutkan laporan kesatuan dan penyerahan memori serah terima jabatan sebagai bagian dari kesinambungan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
Momentum kemudian dilanjutkan dengan pemasangan foto Kapolres lama, apel Farewell & Welcome Parade, acara pisah sambut hingga tradisi pelepasan Kombes Pol Sumarni.
Pergantian kepemimpinan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi simbol berlanjutnya estafet pengabdian Polres Metro Bekasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Bekasi.
Kombes Pol Sumarni meninggalkan Polres Metro Bekasi setelah menyelesaikan masa tugasnya sebagai Kapolres Metro Bekasi. Berbagai jajaran dan tamu undangan turut mengantarkan beliau dalam prosesi tradisi pelepasan yang berlangsung penuh penghormatan dan kekeluargaan.
Sementara itu, Kombes Pol Andi Oddang Riuh Hutomo secara resmi melanjutkan amanah sebagai Kapolres Metro Bekasi. Kehadiran pejabat baru menjadi bagian dari kesinambungan organisasi sekaligus penguatan komitmen Polres Metro Bekasi dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif.
Tradisi Farewell & Welcome Parade juga menjadi bentuk penghormatan institusi kepada pejabat lama atas pengabdian yang telah diberikan sekaligus penyambutan kepada pejabat baru untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan di wilayah hukum Polres Metro Bekasi.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, aman dan lancar dengan suasana penuh kebersamaan.
Pergantian kepemimpinan ini diharapkan semakin memperkuat soliditas internal, sinergi bersama Forkopimda serta kedekatan Polri dengan masyarakat dalam menjaga keamanan Kabupaten Bekasi.
(drt)
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
