Terasistana.id,Jakarta .
BEKASI – Limbah rajungan dan kerang yang selama ini kerap dianggap sebagai sisa buangan mulai dilirik sebagai sumber potensi ekonomi baru bagi masyarakat pesisir Kabupaten Bekasi.
Upaya tersebut didorong PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Muara Tawar melalui pelatihan pemanfaatan limbah krustasea bekerja sama dengan Program Studi Kimia Universitas Pertamina. Kegiatan berlangsung di Kantor PLN Nusantara Power UP Muara Tawar, Jumat (11/9/2026).
Pelatihan ini melibatkan masyarakat dari Desa Segarajaya dan Desa Pantai Makmur, dua wilayah yang memiliki potensi hasil laut cukup besar, termasuk rajungan dan kerang.
Manager Operasi PLN Nusantara Power UP Muara Tawar, Donar Parluhutan, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama masyarakat dan tim dari Universitas Pertamina.
Selama ini, aktivitas pengolahan hasil laut masyarakat menghasilkan limbah berupa bagian tubuh rajungan maupun kerang yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Melalui pelatihan tersebut, masyarakat diperkenalkan pada berbagai potensi pemanfaatan limbah krustasea dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Peserta tidak hanya mendapatkan materi mengenai karakteristik limbah krustasea dan kandungan yang berpotensi dimanfaatkan, tetapi juga mengikuti praktik pengolahan secara langsung.
Kolaborasi dengan Program Studi Kimia Universitas Pertamina menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman teknis kepada masyarakat mengenai bagaimana limbah hasil laut dapat diolah sehingga memiliki nilai guna lebih tinggi.
Bukan sekadar mengurangi sampah, pemanfaatan limbah tersebut juga diarahkan untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
Bagi warga Desa Segarajaya dan Desa Pantai Makmur, pelatihan ini membuka perspektif baru bahwa aktivitas pengolahan hasil laut tidak hanya menghasilkan produk utama, tetapi juga dapat menyisakan bahan yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan.
Konsep tersebut sejalan dengan penerapan ekonomi sirkular, yakni mendorong pemanfaatan kembali sumber daya agar tidak langsung berakhir sebagai limbah.
PLN Nusantara Power UP Muara Tawar berharap pengetahuan yang diperoleh masyarakat melalui pelatihan tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kegiatan produktif dan berkelanjutan.
Kolaborasi antara PLN Nusantara Power, Universitas Pertamina dan masyarakat juga diharapkan menjadi langkah awal dalam melahirkan inovasi pengelolaan limbah hasil laut sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Program ini merupakan bagian dari komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Nusantara Power UP Muara Tawar, dengan fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat, pemanfaatan potensi lokal, kepedulian lingkungan, serta penciptaan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan mengubah limbah menjadi sumber daya bernilai, masyarakat pesisir tidak hanya diajak menjaga lingkungan, tetapi juga melihat peluang ekonomi dari apa yang selama ini dianggap sebagai sisa.
(drt)











![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)
