Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
21 September 2026 –
Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) bersama Beijing Security and Protection Industry Association (BSPIA) menyelenggarakan Indonesia–China Digital City & Security Technology Application Forum 2026 dengan tema “Digital Cities, Secure Futures: Advancing China–Indonesia Digital Collaboration.”Kegiatan yang memadukan seminar dan pameran teknologi ini berlangsung pada Senin, 21 September 2026, bertempat di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri, Gedung RRI Lantai 2, Jalan Medan Merdeka Barat No. 4–5, Jakarta Pusat.
Forum strategis ini mempertemukan perwakilan pemerintah, pemimpin organisasi, akademisi, praktisi, serta pelaku industri dari Indonesia dan Tiongkok. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk bertukar pengetahuan, memperkenalkan inovasi, serta menjajaki peluang kerja sama dalam pengembangan kota digital dan penerapan teknologi keamanan.
Ketua Umum FORMAS, Yohanes Handojo Budhisedjati, mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital perlu diimbangi dengan sistem keamanan yang kuat, terpadu, dan berkelanjutan.“Transformasi digital telah membawa banyak kemudahan sekaligus tantangan baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kota digital harus berjalan seiring dengan penguatan sistem keamanan dan perlindungan publik.
Melalui forum ini, kami berharap Indonesia dan Tiongkok dapat saling berbagi pengalaman, teknologi, serta membangun kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara,” ujar Handojo.
Menurutnya, penyelenggaraan forum ini juga merupakan bentuk kontribusi FORMAS dalam mendorong kolaborasi internasional yang mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.“FORMAS ingin menjadi jembatan yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Kami berharap pertemuan ini tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi kerja sama konkret, investasi, alih teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia,” lanjutnya.Sejumlah narasumber dari Indonesia dijadwalkan hadir dalam forum ini, dan Ketua Beijing Security and Protection Industry Association (BSPIA) yaitu Zhang Ying.
Selain sesi seminar, kegiatan ini menghadirkan pameran teknologi yang menampilkan berbagai solusi dan inovasi di bidang kota digital, keamanan, perlindungan masyarakat, serta teknologi pendukung lainnya. Pameran tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerja sama langsung antara pelaku industri Indonesia dan Tiongkok.
Kegiatan ini mendapat dukungan dari sejumlah instansi, antara lain Basarnas, BNPB, BNPT, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Radio Republik Indonesia.
Melalui semangat “Connecting Digital Cities, Securing Digital Futures,” FORMAS dan BSPIA berharap forum ini menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan Indonesia–Tiongkok, sekaligus mendorong terciptanya kota masa depan yang modern, aman, inovatif, dan berkelanjutan.
Tentang FORMAS
Formas lahir sebagai inisiatif dan tindak lanjut dari gagasan yang disampaikan dalam Dialog Nasional Vox Point Indonesia bersama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan beberapa organisasi di Gedung Dewan Pers.
Pada acara dialog nasional mengusung tema “Optimisme Kaum Termarjinalkan dan Terpinggirkan Bersama Pemerintahan yang Baru”,
Pada kesempatan Dialog Nasional itulah, Formas dideklarasi tepatnya pada sabtu 27 April 2024, yang dihadiri Hashim Djojohadikusumo.
Pada kesempatan deklarasi tersebut Bapak Hashim Djojohadikusumo di daulat menjadi Ketua Dewan Pembina Formas.
Tak terasa, Formas yang di deklarasikan dua tahunbl silam yanh merupakan wadah kolaborasi berbagai organisasi, asosiasi, yayasan, komunitas, serta pelaku usaha yang berkomitmen mengawal pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 kini telah begitu besar dan menggurita, sehingga menjadi harapan banyak komponen untum dapat berperan dalam membangun sinergi antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan mitra internasional dengan menghadirkan program program yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Menurut Firdaus wakil Ketua Dewan Pembina Formas “Formas menyongsong Indonesia Emas 2045, perannya sangat strategis, menjembatani dua era, menuju Indonesia masa depan.” Ujar Firdaus
Firdaus juga menyampaikan “Formas dengan anggota 103 ormas dan lembaga nirlaba di bawah pimpinan Bapak Handoyo sebagai ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Bapak Khairul Makhali serta Bapak Dr. Serian sebagai Ketua Dewan Pakar, SMSI berdiri semakin kokoh” ungkap Firdaus (rls/Fars)
CP-Jateng










![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)

