Terasistana.id, Jakarta
Surabaya,
21/09/2026.
Tim Dirgantara Boxing Champ TNI Angkatan Udara (DBC AU) tampil gemilang dalam pertandingan tinju Sabuk Emas “Piala Panglima TNI 2026” di Surabaya,17 hingga 19 September 2026. Sebanyak 10 petinju TNI AU berhasil meraih gelar juara,terdiri dari dua Sabuk Emas kategori profesional dan delapan medali emas kategori amatir.
Pada kategori profesional,Kopda Ilham Leoisa menjadi juara kelas welter 66,6 kg sekaligus merebut Sabuk Emas Pangkormar setelah mengalahkan Zainul Hasan dari Satpol PP Jawa Timur. Sabuk Emas lainnya diraih Praka Emanuel Nahak pada kelas ringan 61,2 kg. Petinju TNI AU tersebut keluar sebagai juara setelah mengalahkan Adam Frei dan merebut Sabuk Emas Danpasmar 2.
Di kategori amatir,delapan petinju DBC AU juga tampil sebagai juara. Serda Flanuari Yerikho dan Praka Roberto Ermando masing-masing meraih medali emas kelas 57 kg putra.
Praka Ade Ilham Tapajati menjadi juara kelas 54 kg putra,Prada Philip Tetiray kelas 51 kg putra,dan Prada Mycro Odniel kelas 60 kg putra. Sementara pada kategori putri,Letda Sus (W) Afianita meraih emas kelas 54 kg,Sertu (W) Rani Ballu kelas 52 kg, dan Sertu (W) Vika kelas 63 kg.
Capaian tersebut menjadi hasil positif Tim DBC AU dalam membawa nama TNI AU pada ajang Piala Panglima TNI 2026,sekaligus menambah catatan prestasi prajurit TNI AU melalui cabang olahraga tinju pada kategori profesional dan amatir. Para petinju TNI AU dalam pertandingan tersebut didampingi pelatih Letda Sus (W) Serly Yusinta T.A.,S.Kep. dan Adrianus Manopo.
Git-Red
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
