Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
19/09/2026.
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-81,Kodim 0504/Jakarta Selatan menggelar Kegiatan Karya Bakti Gerakan TNI Peduli SampaI di wilayah Rawa Bambu,Pasar Minggu,Jakarta Selatan,pada Jumat (19/09/2026).
Kegiatan Karya Bakti Gerakan TNI Peduli Sampa ini dipimpin oleh Danramil 03/Pasar Minggu Kapten Kav Akso dan diikuti oleh personel TNI Aparatur Pemerintahan Kecamata Pasar Minggu,Mahasiswa,Organisasi Masyarakat,serta warga setempat.
Adapun sasaran Karya Bakti kali ini meliputi pembersihan lingkungan dan pembersihan aliran sungai. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Danramil Kapten Kav Akso dalam sambutannya mengatakan,kegiatan ini bukan sekadar kegiatan seremonial HUT TNI ke-81,melainkan bentuk
kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan kita. “Di usia ke-81 ini,kami ingin kehadiran TNI benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,”ujar Danramil 03/ Pasar Minggu.
Warga setempat menyambut antusias kegiatan tersebut. Salah satu warga, Anton mengaku senang dan berterima kasih atas kepedulian TNI yang telah membantu membersihkan lingkungannya. “Kami sangat berterima kasih kepada Bapak-bapak TNI. Lingkungan jadi bersih dan nyaman lagi. Semoga TNI semakin jaya dan dicintai rakyat,”ungkapnya.
“Melalui Karya Bakti ini,diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antara TNI dengan seluruh komponen masyarakat serta menumbuhkan kembali semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia,” harapannya.
Git-Pendim 0504/JS.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
