Terasistana.id, Jakarta
*Dispen Kormar TNI Angkatan Laut (Jakarta)*.
Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (17/08/2026).

Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo selaku Inspektur Upacara. Dengan mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, rangkaian pengibaran Sang Merah Putih dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB.

Rangkaian upacara berlangsung khidmat sejak persiapan pasukan hingga pengibaran Sang Merah Putih oleh Tim Paskibraka Nasional. Dalam rangkaian tersebut, Kapten Marinir Rachmatsah Adi Putera turut mendapat kepercayaan sebagai Komandan Kompi Paskibraka Nasional 2026. Sementara itu, Pangkormar mengikuti seluruh rangkaian upacara bersama para pejabat negara, pimpinan TNI dan Polri, serta tamu undangan lainnya.

Selain rangkaian upacara, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI turut dimeriahkan dengan kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi, demonstrasi pesawat udara, atraksi terjun payung, serta berbagai pertunjukan seni dan budaya Nusantara. Pangkormar turut menyaksikan rangkaian kegiatan tersebut bersama para pejabat negara, pimpinan TNI dan Polri, serta tamu undangan. Beragam atraksi dan pertunjukan tersebut semakin menambah semarak suasana peringatan kemerdekaan sekaligus mencerminkan semangat persatuan, kebinekaan, dan kebanggaan terhadap Indonesia.

Semangat memperingati kemerdekaan juga dilaksanakan secara serentak oleh jajaran Korps Marinir TNI AL di berbagai wilayah penjuru tanah air Indonesia. Upacara tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus wujud komitmen prajurit dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Di Jakarta, kegiatan dipusatkan di Lapangan Brigif 1 Marinir, Cilandak, sedangkan Pasmar 2 menggelar kegiatan di Lapangan Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya. Di wilayah Indonesia Timur, Pasmar 3 memusatkan kegiatan di Lapangan Apel Mako Brigif 3 Marinir, Kesatrian Marinir Abraham Octavianus Atururi (AOA), Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Sementara di Lampung, Brigif 4 Marinir/BS melaksanakan kegiatan di Lapangan Apel Mako Brigif 4 Marinir/BS, Piabung, Padang Cermin, Pesawaran, Lampung, sementara Satgas Pam Puter turut memperingati kemerdekaan bersama masyarakat di sejumlah pulau terluar dan strategis daerah penugasan

Pelaksanaan upacara secara serentak dari Jakarta, Surabaya, Lampung hingga Sorong mencerminkan soliditas dan semangat kebersamaan jajaran Korps Marinir dalam memperingati hari bersejarah. Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus menjadi pengingat bagi setiap prajurit untuk terus menjunjung nilai perjuangan, loyalitas, profesionalisme, dan kesiapsiagaan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
NP







![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)




