Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
13/08/2026.
Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang kian pesat menjadikan AI sebagai elemen amat strategis dalam persaingan geopolitik global. Mengantisipasi hal tersebut,Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun kedaulatan teknologi nasional (Sovereign AI) melalui penyusunan dan penguatan Peta Jalan (Roadmap) AI Nasional.
Pentingnya peta jalan ini disampaikan dalam rangkaian diskusi dan Deklarasi Dukung Roadmap AI Nasional. Acara ini menghadirkan Prof. Dr. Ir. Hammam Riza sebagai Deklarator Utama,bersama Said Mirza Pahlevi, D.Eng (Direktur Kecerdasan Artifisial & Ekosistem Teknologi Baru,Komdigi) dan Dr. Rudi Rusdiah,BE.,MA. (Chairman ABDI) sebagai Deklarator Roadmap AI Nasional.
Tiga Pilar Strategis Peta Jalan AI
Dalam pemaparannya, Said Mirza Pahlevi menekankan tiga poin utama yang menjadi fokus dalam menyiapkan ekosistem AI nasional:
Infrastruktur & Inovasi Lokal: Penyiapan sarana fisik dan teknis untuk memicu lahirnya produk-produk AI berbasis kebudayaan dan etika Indonesia. Hal ini juga bertujuan mengungkit industri inovasi AI nasional yang dinilai masih perlu ditingkatkan menurut standar UNESCO.
Pengembangan Talenta AI: Mencetak SDM yang tidak hanya andal menggunakan infrastruktur AI,tetapi juga mampu menguji dan menyesuaikan model-model AI agar memberikan dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi digital.
Etika,Tata Kelola,dan Keamanan (AI Governance & Safety): Memastikan pengembangan AI yang bertanggung jawab (responsible AI), aman, serta tepercaya (trustworthy AI).
Kedaulatan AI dan Kolaborasi Multi-Stakeholder
Menanggapi pilar-pilar tersebut,Prof. Dr. Ir. Hammam Riza menegaskan bahwa Indonesia perlu segera menutup senjangan (gaps) teknologi di tataran global untuk mencapai kedaulatan penuh di setiap lapisan (full AI stack). ”Tanpa kebersamaan dari ekosistem, kita akan tetap menjadi bangsa yang terfragmentasi dalam mengadopsi AI,”ujar Prof. Hammam Riza.
Ia menggarisbawahi pentingnya sinergi multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah,asosiasi, industri,akademisi,dan komunitas.
Ujung dari seluruh upaya pengembangan AI ini adalah dampaknya terhadap ekonomi nasional. AI diharapkan menjadi growth engine atau mesin pertumbuhan baru bagi ekonomi digital Indonesia untuk mengakselerasi pencapaian visi Indonesia 2045 sebagai negara yang maju,berdaulat,dan sejahtera,”papar Hammam Riza.
Red-rilis.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
