Terasistana.id, Jakarta
SURABAYA –
Tim Disaster Victim Identification (DVI) Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jawa Timur kembali menyerahkan Dua jenazah korban KM Mutiara Sentosa II asal Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan kepada pihak keluarga.
Penyerahan jenazah dilakukan oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya, Kombes dr Bayu Dharma Shanti kepada keluarga kedua korban di Posko DVI RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya, Selasa sore (4/8/2026).
Hal tersebut seperti disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast di Mapolda Jatim, Rabu (5/8/2026).
“Benar, kemarin sore Tim DVI Polda Jatim telah menyerahkan 2 jenazah korban asal Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan yang meninggal akibat peristiwa KMP Mutiara Sentosa II,” kata Kombes Abast.
Kabid Humas Polda Jatim mengatakan, jenazah yang diketahui bernama Rino Eka Putra, laki-laki, (48) warga Kampung Dalam No. 84, Jorong Tangah Koto, Sungai Pua, Agam, Sumatera Barat dan jenazah Siti Fatimah, perempuan,(57) warga Jalan Sultan Abudallah II, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Menurut Kombes Pol Abast kedua jenazah tersebut diantar ambulance RS Bhayangkara Surabaya menuju Bandara Juanda untuk selanjutnya diterbangkan ke daerah asal korban.
“Sudah kita antarkan ke Bandara Juanda selanjutnya diterbangkan pukul 18.00 WIB untuk korban asal Kota Padang dan pukul 21.00 WIB untuk korban asal Kota Makasar,” terang Kombes Abast.
Mewakili keluarga besar Polda Jawa Timur, Kombes Abast menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga atas musibah yang menimpa almarhum Rino Eka Putra dan almarhumah Siti Fatimah.
“Atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Polda Jatim, saya turut berduka cita dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan iman dan ketabahan,” ungkap Kombes Abast.
Dengan demikian lanjut Kombes Abast, Tim DVI Polda Jatim telah menyerahkan 4 jenazah korban yang telah terindentifikasi kepada pihak keluarga masing – masing.
“Sudah 4 jenazah korban dari 5 yang teridentifikasi kita serahkan kepada pihak keluarga, sementara 1 korban asal Kalimantan Tengah masih menunggu keluarganya,” pungkas Kombes Abast. (*)
TW
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
