Terasistana.id, Jakarta
Jakarta Barat,
Ratusan warga memadati Gedung Auditorium Gelanggang Remaja Grogol, Jakarta Barat, pada Senin (20/7/2026) dini hari untuk mengikuti kegiatan “Nobar Final Piala Dunia 2026 Bola Gembira Polri untuk Masyarakat” yang digelar di wilayah hukum Polsek Grogol Petamburan, Polres Metro Jakarta Barat.
Suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan mewarnai jalannya acara saat masyarakat menyaksikan laga final antara Spanyol melawan Argentina.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolres Metro Jakarta Barat KBP Twedi Aditya Bennyahdi, S.Sos., S.I.K., M.H., Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat M. Imron Lumbantoruan yang mewakili Wali Kota Jakarta Barat, Dandim 0503/Jakarta Barat Letkol Inf Saputra Hakki, S.H., M.P.M., Kapolsek Grogol Petamburan Kompol Reza Aditya, S.I.K., Kasudin Pemuda dan Olahraga Jakarta Barat Joko Suparno, Camat Grogol Petamburan Raditian Ramajaya, S.STP., M.Si., Lurah Grogol Ady Saputro, S.I.P., M.A., serta unsur TNI, Polri, Satpol PP, FKDM, organisasi kemasyarakatan, dan sekitar 200 warga.
Kapolres Metro Jakarta Barat KBP Twedi Aditya Bennyahdi mengatakan, kegiatan nobar ini menjadi salah satu sarana mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat melalui momentum olahraga yang digemari berbagai kalangan.
“Melalui kegiatan Bola Gembira Polri untuk Masyarakat ini, kami ingin menghadirkan ruang kebersamaan antara Polri, pemerintah, TNI, dan masyarakat. Sepak bola mampu menyatukan berbagai elemen tanpa memandang latar belakang, sehingga diharapkan dapat memperkuat silaturahmi, meningkatkan sinergi, serta menumbuhkan kesadaran bersama dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujar KBP Twedi Aditya Bennyahdi.
Selain menjadi ajang menyaksikan pertandingan bergengsi dunia, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat serta mengajak seluruh warga untuk terus menjaga persatuan, toleransi, dan keamanan lingkungan.
Selama kegiatan berlangsung, para penonton tampak antusias menikmati jalannya pertandingan dalam suasana yang tertib, aman, dan penuh kekeluargaan. Kehadiran aparat keamanan bersama unsur pemerintah daerah di tengah masyarakat menjadi wujud nyata komitmen dalam membangun kedekatan serta memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan Jakarta Barat yang aman, nyaman, dan harmonis.
( *Humas Polres Metro Jakarta Barat* )
NP
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
