Terasustana.id, Jakarta
Garut
Lapas Kelas IIA Garut kembali menorehkan prestasi membanggakan melalui program pembinaan kemandirian. Sebanyak 563 unit coir shade (rajut sabut kelapa)hasil karya warga binaan berhasil diekspor ke Barcelona, Spanyol, dalam ekspor perdana Lapas Garut pada tahun 2026.
Proses loading atau pengangkutan produk ke dalam kontainer dilaksanakan pada Kamis (9/7) mulai pukul 08.00 hingga 14.30 WIB. Ekspor ini merupakan hasil kolaborasi antara Lapas Garut dengan PT. Coir Indonesia Global sebagai mitra pembinaan dan pemasaran produk warga binaan.
Adapun produk yang diekspor terdiri dari 355 unit Coir Shade Diagonal ukuran 300 x 400 cm, 150 unit Fergola ukuran 200 x 300 cm, serta 58 unit Fergola ukuran 100 x 300 cm, sehingga total mencapai 563 unit yang dipersiapkan selama satu bulan melalui proses produksi di bawah pendampingan dan pengawasan instruktur.
Kepala Lapas Kelas IIA Garut, Rusdedy, menyampaikan bahwa keberhasilan ekspor perdana tahun 2026 ini menjadi bukti nyata bahwa program pembinaan kemandirian mampu menghasilkan produk yang memiliki daya saing hingga pasar internasional.
“Ekspor perdana tahun 2026 ini merupakan kebanggaan bagi kami sekaligus motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus berkarya. Pembinaan di Lapas Garut tidak hanya berorientasi pada pembentukan karakter, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan yang bernilai ekonomi dan mampu menembus pasar global. Kami berharap keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk memperluas pasar ekspor produk karya warga binaan di masa mendatang,” ujar Rusdedy.
Sementara itu, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Garut, Asep Supriatna, menjelaskan bahwa seluruh proses produksi dilakukan dengan mengedepankan kualitas agar memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh pasar internasional.
“Selama kurang lebih satu bulan, warga binaan didampingi secara intensif oleh instruktur dalam setiap tahapan produksi, mulai dari proses pengerjaan hingga quality control. Hasil penjualan produk ini memberikan manfaat nyata melalui sistem bagi hasil bersama mitra, pemberian premi kepada warga binaan sebagai bentuk penghargaan atas hasil kerja mereka, serta memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” jelas Asep.
Keberhasilan ekspor ini menjadi wujud nyata pembinaan yang produktif sekaligus mendukung program akselerasi pembinaan kemandirian di lingkungan pemasyarakatan. Melalui sinergi dengan dunia usaha, Lapas Garut terus berkomitmen menciptakan warga binaan yang memiliki keterampilan, produktif, dan siap kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya.
Prestasi ini sekaligus mempertegas komitmen Lapas Garut dalam menghadirkan pembinaan yang berdampak, membuka peluang ekonomi baru, serta membuktikan bahwa karya warga binaan mampu bersaing dan diterima di pasar internasional.
NP
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
