Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
26/06/2026.
Sebuah Yayasan yang diberi nama Perempuan Bersinar Indonesia diinisiasi oleh seorang pengusaha muda tanah air,Trisya Suherman sejak tahun 2024 silam, menjadi Langkah para srikandi bangsa memerangi narkoba.
Dikutib redaksi pada Sabtu (26/06/2026). Sebagai Ketua Umum (Ketum) yayasan itu,perempuan yang akrab disapa Icha ini kemudian menggandeng jajaran Badan Narkotika Nasional (BNN) dan berbagai pihak lain. Kegiatan tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya namun juga akan menyebar ke berbagai daerah bahkan luar negeri.
Hal itu diungkapkan Icha saat silaturahmi dengan tokoh perempuan Jogja,Sofiatun Gudono,yang merupakan besan dari Presiden ke-7 RI,Joko Widodo dan juga tokoh perempuan Bantul,Almira,pada Rabu (24/06/2026) malam,di RM Gudeg Yu Djum Pusat Jalan Laksda Adisutjipto Yogyakarta.
Didampingi Ketua BNN Kota Tangerang yang juga Pengawas Yayasan Perempuan Bersinar Indonesia,Kombes Pol Dr Vivick Tjangkung,Icha mengatakan Perempuan Bersinar merupakan singkatan dari Perempuan Bersih Narkoba dan melakukan berbagai kegiatan pencegahan narkoba.
Misalnya,sosialisasi,seminar dan acara Kartini Bersinar tahun 2025 dan 2026 dengan melibatkan banyak tokoh perempuan dan srikandi tanah air seperti Rahayu Saraswati (DPR RI), Ketua Kongres Wanita Indonesia (Kowani),Nanie Hadi Tjahjanto,SH, Ketua Umum Iwapi,Nita Yudi maupun pengusaha nasional Dewi Motik.
“Kita kumpulan perempuan yang peduli generasi penerus di mana histori saya ada sepupu yang meninggal karena narkoba. Dan ada paman yang kena narkoba hingga tidak bisa apa-apa. Jadi saya terpanggil membentuk Yayasan Perempuan Bersinar dan berkolaborasi dengan banyak pihak termasuk BNN untuk melakukan pencegahan,karena narkoba ini sangat berbahaya,”kata Icha.
Dia berharap komunitas ini membesar sampai pelosok negeri. Selain itu, Perempuan Bersinar juga bisa ‘masuk’ generasi Z agar bisa melakukan sosialisasi narkoba agar generasi muda bisa menghindarinya. “Perlu kewaspadaan di mana narkoba sudah ada yang melalui vape dan permen,” ungkapnya.
“Bagi perempuan yang melihat relasi, sanak atau saudaranya,dari gelagat terkena narkoba,maka jangan sampai kecanduan atau sakau karena ujung- ujungnya kalau tidak penjara,rumah sakit atau kuburan,”lanjut Icha.
Diperlukan rasa peduli yang diikuti dengan tindakan misal rehabilitasi. Yayasan Perempuan Bersinar siap membantu. “Dan hari ini untuk pertama kali saya ke daerah untuk konsolidasi pembentukan pengurus dan diawali dari Jogja. Mohon doanya kami bisa terus besar,tidak hanya dalam negeri bahkan luar negeri. Harapannya masyarakat tahu ada komunitas Perempuan Bersinar. Pesan saya bagi perempuan-perempuan yang sudah telanjur anaknya terkena narkoba agar direhab,”katanya.
Sementara Vivick Tjangkung mengatakan para anggota Perempuan Bersinar bisa menjadi ‘mata’ dan ‘telinga’ BNN di seluruh tanah air. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Icha. Saya sebagai pengawas artinya segala kegiatan yang dirancang Perempuan Bersinar akan menjadi ‘mata telinga’ kami di BNN RI. Kami sangat mendukung dan berharap yayasan bisa melebar ke penjuru Indonesia bahkan luar negeri,” kata Vivick yang namanya dikenal karena berhasil membekuk artis Zarima Mirafsur atau dikenal dengan julukan ‘ratu ekstasi’ pada 30 tahun silam.
Anggota Perempuan Bersinar diharapkan pula bisa mengedukasi secara natural kepada masyarakat Indonesia termasuk siswa didik melalui program Ananda Bersinar yang merupakan program BNN RI. Sasarannya mulai PAUD, SD, SMP dan SMA bahkan ke depan universitas.
“Program Ini sangat baik karena mengasah motorik anak-anak agar paham dan terbiasa melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dan menjadi mata rantai hal- hal positif anak-anak bebas narkoba,” katanya.
Beberapa hal yang telah dilakukan adalah membuat sosialisasi ke sekolah-sekolah. “Perempuan Bersinar juga akan jadi corong di kalangan wirausaha karena banyak perempuan pengusaha di dalamnya,”kata Vivick.
Perempuan yang pernah menjabat Kapolres Lembata NTT ini juga berharap setiap masyarakat agar terbuka. Jika ada korban atau keterjerumusan jangan menganggap itu aib,tapi segera datang ke BNN di wilayah masing-masing untuk direhabilitasi sesuai tahapan yang berlaku dan gratis. Program ini sama di seluruh Indonesia. Sedangkan Sofiatun Gudono merespons positif kiprah Yayasan Perempuan Bersinar.
Git-Red.










![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)

