Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
19/06/2026.
Dalam upaya menghadirkan hiburan yang merata dan memperkuat kebersamaan nasional,Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menggelar lebih dari 1.500 titik Nonton Bersama (Nobar) Kebangsaan Piala Dunia 2026 secara gratis di seluruh wilayah Indonesia, sejak 11 Juni hingga 19 Juni 2026.
Jumlah tersebut menjadikan Nobar Kebangsaan sebagai salah satu kegiatan nonton bersama terbesar yang difasilitasi TNI bagi masyarakat di seluruh Indonesia,menghadirkan ruang kebersamaan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
Pelaksanaan Nobar Kebangsaan merupakan bentuk sinergi antara TNI dan TVRI dalam menghadirkan hiburan yang sehat sekaligus memperkuat semangat nasionalisme. Melalui kegiatan ini,masyarakat dari berbagai daerah dapat berkumpul, berinteraksi, dan merasakan suasana persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Momentum Piala Dunia dimanfaatkan sebagai sarana membangun solidaritas sosial,memperkuat rasa persaudaraan,dan menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.
Selain memberikan manfaat sosial, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pergerakan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitar lokasi penyelenggaraan. Melalui Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026,TNI mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana yang aman,tertib, dan penuh semangat persatuan.
Dengan kebersamaan yang terbangun, TNI terus memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat sebagai kekuatan utama bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan bersatu.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
