Terasistana.id, Jakarta
Sidoarjo –
Melalui program TJSL/CSR BRI Peduli, Bri Kanca Krian memberikan bantuan berupa 17 komputer kepada MI Ar-Rosyad, Simogirang, kecamatan Prambon Sidoarjo, bantuan diserahkan langsung oleh pemimpin branch office BRI Krian, Bastian Nur Ardiansyah.(26/11/2025) Lalu.
Pada momentum kali ini, BRI Kanca Krian secara konsisten menyalurkan bantuan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dan kepedulian terhadap sesama.
Kali ini, BRI Kanca Krian kembali menjalankan kegiatan penyerahan bantuan berupa 17 komputer yang sangat diperlukan untuk yayasan pendidikan MI Ar-Rosyad. Ia merasa terbantu dengan bantuan komputer dari BRI Kanca Krian . Hal ini dapat memberikan kebahagiaan bagi anak didik di MI Ar-Rosyad, Ungkap Perwakilan dari MI Ar-Rosyad Simogirang, Prambon .
Pemimpin BRI Kanca Krian, Bastian Nur Ardiansyah mengatakan Program bantuan TJSL/CSR BRI Peduli ini sebagai bentuk rasa Syukur dari Insan BRILIan Kepada Masyarakat sekitar sehingga kehadiran BRI dapat dirasakan seluruh kalangan Masyarakat, Selain adanya program BRI peduli ini juga merupakan spirit kebersamaan dengan semangat berbagi. “Kegiatan apapun yang dilakukan, sepatutnya dibingkai dengan dimensi berbagi sebagai rasa syukur kepada Tuhan,” ungkap Bastian.
Ia menambahkan, penyaluran bantuan ini merupakan dukungan dan kepedulian BRI Kanca Krian kepada masyarakat terutama kepada masyarakat yang membutuhkan. BRI Kanca Krian senantiasa menjalankan kewajiban sosial, memperkuat peran sebagai salah satu pilar ekonomi nasional, dan memberikan manfaat positif bagi lingkungan atau masyarakat sekitar.
“Hal ini merupakan bentuk konkrit social value yang dijalankan oleh perseroan.
“Kami pastikan bantuan akan diterima oleh masyarakat, dengan melibatkan semua pekerja Insan BRILian BRI KC Krian, dan kami juga berharap, bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat terutama di MI Ar-Rosyad”, ungkapnya.
“Perhatian dan kepedulian juga diberikan kepada semua masyarakat yg sedang membutuhkan, semoga dengan bantuan ini bisa bermanfaat dan dapat meringankan beban mereka dan nantinya juga untuk semuanya.
TW – Jatim











![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)
