Terasistana.id, Jakarta
Pangkapinang,
Semangat karderisasi dan kolaborasi menjadi menjadi pesan utama dalam kegiatan Pemudah Muhammadiyah di kota Pangkalpinang.
Dalam. Sambutannya, Asisten I Bidang Penerintahan dan Kesra Setdako Pangkalpinang, Agustus Effendi menyampaikan apresiasi terhadap peran kader Muhammadiyah yang dinilai telah banyak berkontribisi dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan organisasi di Bangka Belitung.
Ia juga menyampaikan permohonan maaff dari Wali Kota Pangkalpinang yang berhalangan hadir karena padatnya agenda pemerintahan.
” Saya menyampaikan hormat dari Bapak Wali Kota Pangkalpinang Beliau mohon maaf tidak bisa bersama kita karena agenda yang sangat padat sejak pagi hingga sore harinya, ” ujaranya.
Ia mengaku memiliki kedekatan emosional dengan Muhammdiyah sejak lama. Bahkan,, dirinya pernah aktif dalam proses kederisasi Muhammdiyah di Bangka Belitung saat awal terbentuknya kepengurusan wilayah Muhammadiyah di daerah tersebut.
“Kami ini termasuk angkatan awal kader Muhammdiyah Bangka Belitung. Tahun 2009 kami mengikuti Arkom pertama di Kaliurang, Yogyakarta, selama tiga minggu. Itu menjadi kenangan luar biasa, ” katanya.
Menurutnya, organisasi otonom Muhammadiyah merupakan tempat terbaik dalam membantuk karakter kepimpinan, kempuan berbicara, hingga semangat perjuangan generasi muda.
“Di sinilah kita dilatih menjadi kader- kader. Saya melihat kader Muhammadiyah itu rata – rata oratornya luar biasa, ” ungkapnya.
Ia juga mengajak seluruh kader Pemuda Muhammadiyah untuk terus menjaga marwah persyaarikatan serra membangun semangat kolaborasi bersama pemerintah daerah demi kemajuan kota Pangkalpinang
” Mari bersama-sama sama menjaga marwah persheikatan dan membangun sinergi dengan pemerintah kota untuk mendukung program – program pembangunan ke depan, ” katanya.
Dalam. Sambutannya, ia menekankan tiga hal penting yang harus dimiliki kader muda Muhmadiyah. Pertama, memperkuat agida dan nilai- nilai keislaman. Kedua, membangun semangat dan energi organisasi. Ketiga, bijak mamffatkan tejnogi di era digital.
” Sebagai generasi muda, kita harus mampu mengelola teknologi dengan baik untuk kemajuan Perserikatan dan kemajuan daerah, ” tegasnya.
Ia otomatis jika nilai – nilai tersebut terus dijaga, mak Muhammadiyah akan terus menjadi organisasi yang berkemajuan dan mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat.
” Kalau tiga hal ini dibangun, Insyallah Muhammadiyah akan terus berkemajuan dan mampu memberikan peradaban bagi Bangla Belitung, ”
Sar BBL
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
