Terasistana.id, Jakarta
Sidoarjo,
1 Mei 2026
KOMINFO, Sidoarjo –
Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kabupaten Sidoarjo berlangsung tertib dan kondusif, Kamis (1/5/2026), kegiatan diawali dengan doa bersama yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, unsur Forkopimda, serta perwakilan serikat buruh/pekerja.
Selain menjadi ajang penyampaian aspirasi, momentum May Day di Sidoarjo juga diisi
dengan penguatan sinergi antara pemerintah dan kalangan buruh dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menyampaikan bahwa peringatan May Day tahun ini
berjalan aman dan kondusif berkat kolaborasi semua pihak, “Alhamdulillah peringatan May Day di Sidoarjo berlangsung kondusif dengan adanya
doa bersama antara pemerintah dan Forkopimda. Tugas pemerintah daerah adalah mengawal tuntutan buruh, di antaranya pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang berpihak pada pekerja,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga berkomitmen mengawal aspirasi buruh di sektor pendidikan. Salah satunya dengan mendorong kuota sebesar 5 persen bagi anak buruh agar dapat mengakses pendidikan di sekolah negeri, mulai jenjang SD hingga SMP.
“Anak buruh harus ikut kami jaga agar dapat sekolah dengan baik. Ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, tinggal terus kami kawal perkembangannya sesuai instruksi pemerintah jawa timur,” tambahnya.
Tak hanya itu, dukungan Pemkab Sidoarjo pada May Day 2026 ini juga memfasilitasi
keberangkatan massa buruh ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi di tingkat nasional.
Sebanyak 550 orang diberangkatkan menggunakan 11 unit bus pada 30 April 2026, “Saya berharap komunikasi yang baik antara buruh, pengusaha, dan pemerintah dapat terus terjaga demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan,” tutup Subandi.
TW
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
