Terasistana.id Jakarta – Semangat berbagi di bulan suci Ramadhan kembali ditunjukkan oleh keluarga besar LSM HARIMAU DPW DKI Jakarta melalui kegiatan sosial berupa pembagian 500 paket takjil, santunan serta paket sembako kepada 100 anak yatim, yang dirangkai dengan acara buka puasa bersama.
Kegiatan diawali dengan pembagian 500 paket takjil kepada para pengendara dan masyarakat yang melintas di Jalan Raya Nusa Indah, tepatnya di depan Rumah Susun Perumnas Klender, Jakarta Timur, Kamis (12/3/2026). Para pengurus dan relawan LSM HARIMAU tampak turun langsung ke jalan untuk membagikan takjil kepada masyarakat yang masih dalam perjalanan menjelang waktu berbuka puasa.
Usai kegiatan tersebut, rangkaian acara dilanjutkan di Gedung SKKT Malaka Jaya. Acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh UU Syuhdi.
Dalam sambutannya, Ketua DPW LSM HARIMAU DKI Jakarta, Neville GJ Muskita, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus wujud kebersamaan keluarga besar LSM HARIMAU dalam berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, khususnya kepada anak-anak yatim di bulan Ramadhan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiyah Ramadhan yang disampaikan oleh Ustadz Eka. Dalam ceramahnya, ia menjelaskan makna Rukun Islam yang diibaratkan dengan anggota tubuh manusia. Syahadat diikrarkan dengan mulut, shalat dilambangkan dengan tangan, puasa dengan kepala, zakat diibaratkan dengan lambung, dan haji dilambangkan dengan kaki.
Perumpamaan tersebut mengandung makna bahwa seluruh anggota tubuh manusia hendaknya digunakan untuk beribadah dan melakukan kebaikan.
Sebagai puncak kegiatan, dilakukan pemberian santunan serta pembagian paket sembako kepada 100 anak yatim. Acara kemudian ditutup dengan buka puasa bersama keluarga besar LSM HARIMAU DPW DKI Jakarta dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan.
Kegiatan ini menjadi bukti bahwa Ramadhan merupakan momentum untuk menebarkan kepedulian, mempererat silaturahmi, serta menghadirkan manfaat bagi sesama.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
