Terasistana.id JAKARTA – Dugaan praktik lancung dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Bogor 2024 resmi bergulir ke ranah pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Isu ini bermula dari temuan aliran dana miliaran rupiah yang diduga digunakan untuk mengintervensi hasil pemilu demi memenangkan pasangan calon tertentu. Kasus ini mencuat setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Muhammad Habibi dari jabatan Ketua KPU Kota Bogor atas pelanggaran etik berat terkait gratifikasi.
Bukti Terang Benderang, Menanti Nyali Kejaksaan
Laporan resmi dengan nomor 010/GAGAK/III/2026 diserahkan langsung oleh Gabungan Gerakan Anti Korupsi (GAGAK) Bogor dan Kesatuan Mahasiswa Nasional (KMN) kepada Jampidsus Kejaksaan Agung pada Selasa, 10 Maret 2026. Sekjen GAGAK, Agus Suryaman, menegaskan bahwa konstruksi kasus ini sudah sangat kuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan etik.
“Kasus ini sudah terang benderang. Putusan DKPP dan bukti-bukti lapangan yang kami serahkan telah menunjukkan adanya aroma rasuah yang sangat menyengat. Sekarang tinggal bagaimana keberanian dan nyali Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Jampidsus, untuk membongkar tuntas hingga ke akar-akarnya,” tegas Agus Suryaman di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Dugaan Korupsi Berjamaah dan “Uang Bom”
Dalam dokumen laporannya, GAGAK memaparkan rangkaian fakta yang diduga melibatkan konspirasi antara penyelenggara pemilu dan peserta pilkada:
Aliran Dana Fantastis: Terjadi dugaan penyerahan uang tunai secara bertahap dengan total mencapai Rp3,2 miliar hingga Rp3,7 miliar dari pihak pasangan calon nomor urut 05, dr. Rayendra.
Operasi Serangan Fajar: Dana tersebut diduga dialokasikan sebagai “Uang Bom” sebesar Rp2 juta per amplop untuk menyuap penyelenggara di tingkat PPS dan KPPS guna mengamankan suara.
Pencurian Data: Adanya dugaan penyerahan 15.000 data pemilih (DPT) secara ilegal untuk kepentingan pemenangan paslon tertentu.
Tuntutan: Periksa Seluruh Komisioner dan Pihak Terkait
Agus Suryaman mendesak agar Kejaksaan Agung tidak hanya berhenti pada sosok yang telah dipecat oleh DKPP. Menurutnya, praktik sebesar ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja secara terisolasi.
“Kami meminta Jampidsus untuk memeriksa secara menyeluruh seluruh Komisioner KPU Kota Bogor tanpa terkecuali. Penyelidikan juga harus menyasar pihak pemberi dana serta para kurir yang terlibat dalam transaksi haram di Gardenia Hill tersebut. Jangan sampai ada aktor intelektual yang lolos dari jeratan hukum,” tambah Agus.
GAGAK juga menuntut dilakukan asset tracing terhadap pihak-pihak terlapor untuk melacak muara dari aliran dana gratifikasi ini. Tindakan tegas dari Kejaksaan Agung sangat dinantikan sebagai pesan keras bahwa integritas demokrasi di Indonesia tidak bisa diperjualbelikan oleh kekuatan modal.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
