Terasistana.id, Jakarta
Pemkot Pangkalpinang –
Dalam kegiatan penyerahan tersebut di hadiri A Dian Kelautan, dan perikanan dan bagian protokol dan komunikasi pimpinan, bertempat di ruang Smar room lantai II Kota Pangkalpinang, Rabu 4/3/2026 .
Walikota Pangkalpinang Prof. Udin mengatakan, ini merupakan oleh – oleh dari BI dan Balai mutu Kelautan dan perikanan kepada Pemkot Pangkalpinang, dalam kegiatan jaminan mutu produk peningkatan kelautan di Kota Pangkalpinang.
” Ini penting untuk menjamin produk – produk yang dihasilkan oleh UMKM, pelaku usaha karena harus memiliki standar mutu asional maupun internasional, ” ungkapnya.
Lanjut Walikota Pangkalpinang, dengan terpenuhinya standar mutu ini, baik secara nasional, pelaku- pelaku usaha ini bisa mengekspor produk – produk mereka mengerti cara menjual global.
” Dalam beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukannya, sudah melaunchingnya, dan saya tadi dapat informasi dari kepala KKV Badan Mutu KKV bahwa beberapa pelaku usaha kita juga sudah mendapatkan kontrak pengiriman baik itu ke Singapura maupun ke Eropa.
Sehingga ini akan terus berjalan, sehingga UMKM kita di Kota Pangkalpinang ini bisa lebih berkembang, ” Harapannya.
Tambahnya mereka juga tetap dapat melakukan pembinaan, kemudian juga pendampingan agar produk -produk mereka bisa menembus internasional, Akan terus diupayakan untuk bisa bekerjasama dengan Balai Mutu Perikanan dan juga Bank Indonesia untuk setiap tahun bisa melaksanakan pelatihan ini.
“Jadi bukan standarnya lokasi saja, tapi mereka memiliki standar nasional sehingga mereka bisa diterima di perusahaan – perusahaan nasional , baik itu perusahaan nasional yang beroperasi di Kota Pangkalpinang maupun mereka yang ada di luar, ” Tegasnya.
Sar BBL
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
