Terasistana.id,Jakarta
BBR,
Sebanyak 102 personel dari Polres Bangka Barat disiagakan untuk mengawal perayaan malam Tahun Baru Kek 2577 kongzili/ 2026 Masehi di 21 klenteng yang terbesar di Kabupaten Bangka Barat, Senin ( 16/2/2026).
Pengamanan dimulai sejak sore hari dengan pola penjagaan terbuka dan tertutup. Personel ditempatkan di setiap klenteng, khususnya di wilayah Mentok dan sekitarnya, serta diperkuat patroli mobile untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah berlangsung aman dan tertib.
Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha mengatakan, kehadiran personel di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman seluruh umat beragama.
” Kami ingin memastikan saudara – saudara kita yang merayakan Imlek dapat beribadah dengan khusuk dan nyaman, sejak sore personel sudah menempati plofing masing-masing dan melakukan patroli di sekitar lokasi, ” ujarnya.
Menurut dia, pengamanan tidak hanya difokuskan pada area klenteng, tetapi juga pengaturan arus lalu lintas dan pemantauan situasi kamtibmas di sekitar lokasi ibadah.
Pradana menegaskan, pengamanan dilakukan secara humanis dengan mengdepankan pelayanan kepada masyarakat. la juga memastikan koordinasi telah dilakukan dengan pengurus klenteng dan instansi terkait guna me dukung kelancaran perayaan.
” Kehadiran Polri bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga memberikan rasa tenang Kami ingin masyarakat benar- benar merasakan negara hadir di setiap momentum keagamaan, ” katanya Hingga malam hari, situasi di seluruh titik pengamanan terpantau kondusif.
Kapolres pun mengapresiasi masyarakat yang turut menjaga ketertiban selama percayaan berlangsung Ia mengajak seluruh warga Bangka Barat untuk trus memelihara semangat toleransi dan kebersamaan.
“Bangka Barat dikenal sebagai daerah yang harmonis. Mari kita jaga bersama keamanan dan kerukunan ini, ” ujar Pradana.
Sum Humas poler BBR
DTA BBR
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
