Terasistana.id, Jakarta
Sidoarjo –
Pembangunan proyek pengaspalan di Desa Grinting, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, menuai polemik. Proyek tersebut diduga menggunakan anggaran Bantuan Keuangan (BK) yang diberikan oleh salah satu anggota DPRD Sidoarjo, namun hingga kini penggunaannya dinilai tidak transparan.
Isu ini sejatinya bukan hal baru. Pemerintah Desa Grinting tidak menampik bahwa persoalan tersebut pernah mencuat dan diberitakan oleh sejumlah media sebelumnya. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi yang disampaikan kepada publik.
Tim Media Teras Istana telah beberapa kali memuat pemberitaan serta berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada Pemerintah Desa Grinting. Sayangnya, upaya tersebut tidak mendapat respons. Sikap aparatur desa terkesan cuek dan mengabaikan pemberitaan yang telah beredar.
Melalui Camat Tulangan selaku pembina desa-desa di wilayah Kecamatan Tulangan, pihak kecamatan menyatakan siap mengakomodir persoalan ini. Camat berjanji akan menegur pihak Pemerintah Desa Grinting serta memberikan klarifikasi atas polemik yang berkembang di masyarakat.
Namun hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Grinting belum memberikan jawaban maupun klarifikasi terkait pembangunan proyek aspal tersebut.
Diketahui, proyek yang bersumber dari anggaran BK itu menelan dana cukup signifikan, yakni sekitar Rp300.000.000. Dengan nilai sebesar itu, semestinya terdapat mekanisme yang jelas, apakah melalui proses lelang atau dikerjakan secara swakelola. Sayangnya, hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengenai sistem pelaksanaan proyek tersebut.
Meski Camat Tulangan telah menyatakan akan menindaklanjuti, faktanya hingga saat ini belum ada kejelasan yang disampaikan ke publik. Kondisi ini menimbulkan kesan seolah-olah pemberitaan yang muncul tidak dianggap penting oleh Pemerintah Desa Grinting.
Apabila ke depan Pemerintah Desa Grinting tetap tidak terbuka dan tidak memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran negara tersebut, sejumlah aktivis di Kabupaten Sidoarjo menyatakan siap mengawal kasus ini hingga ke pihak penegak hukum. Langkah tersebut ditempuh agar persoalan ini dapat diusut secara terang benderang dan tuntas.
TW
