Terasistana.id, Jakarta
Sidoarjo
30 Januari 2025 –
Dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), PLN UP3 Sidoarjo menggelar kegiatan sosialisasi antisipasi bencana yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo, Jum’at 30 Januari 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor PLN UP3 Sidoarjo dan diikuti oleh pegawai serta Tenaga Alih Daya.
Manager UP3 Sidoarjo, Aulia Mahdi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam membangun budaya kerja yang aman dan tanggap terhadap risiko bencana. “Melalui sosialisasi ini, kami ingin meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan seluruh pegawai serta TAD terhadap potensi bencana, baik di lingkungan kerja maupun di luar pekerjaan. Keselamatan adalah prioritas utama dalam setiap aktivitas kerja di PLN,” ujar Aulia Mahdi.
Materi sosialisasi disampaikan langsung oleh Karsono, SE., M.Ak., selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sidoarjo. Dalam pemaparannya, Karsono menjelaskan berbagai jenis potensi bencana di wilayah Sidoarjo serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan awal yang dapat dilakukan. “Kesiapsiagaan merupakan kunci dalam meminimalkan dampak bencana. Melalui edukasi dan latihan yang tepat, kami berharap peserta mampu memahami tindakan yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana,” jelas Karsono.
Kegiatan ini ditutup dengan simulasi dan praktik evakuasi korban yang dipresentasikan oleh Totok Wardoyo, Pranata Pencarian dan Pertolongan BPBD Kabupaten Sidoarjo. Simulasi tersebut memberikan gambaran langsung kepada peserta mengenai teknik evakuasi yang aman dan tepat dalam kondisi darurat.
Melalui kegiatan ini, PLN UP3 Sidoarjo berharap seluruh pegawai dan TAD semakin sigap, tanggap, dan siap dalam menghadapi potensi bencana, sejalan dengan semangat Bulan K3 untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan selamat.
TW
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
