Terasistana.id, Jakarta
Sidoarjo,
30 Januari 2026
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi membuka Alun-Alun Sidoarjo dengan wajah baru sebagai salah satu kado Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo.
Peresmian dilakukan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amig,
menandai dibukanya kembali ruang publik kebanggaan masyarakat Sidoarjo tersebut.
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, Arif Mulyono, mengatakan bahwa pembukaan alun-alun diawali dengan dibukanya penutup seng pada hari ini Jumat (30/1/2026). Hari ini penutup seng sudah dibuka.
Besok (31/1/2026) bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-167, semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, membawa keberkahan dan manfaat bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, Alun-Alun Sidoarjo kini dilengkapi berbagai fasilitas publik yang ramah untuk seluruh lapisan masyarakat. Fasilitas tersebut meliputi amfiteater, layanan WiFi gratis, area bermain anak, area aktivitas lansia, ruang baca, layanan kesehatan, serta
Pusat Informasi Pariwisata Sidoarjo yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan promosi wisata daerah.
Dari sisi keamanan, masyarakat tidak perlu khawatir. Arif menyebutkan telah dipasang 25 titik CCTV untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengunjung.
Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan
kelestarian fasilitas serta tanaman yang ada, kebersihan ruang publik adalah tanggung jawab bersama.
Untuk mendukung operasional harian, DLHK menurunkan sebayak 60 personel
kebersihan, yang didukung oleh petugas dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan.
Terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), Arif menyampaikan bahwa sementara waktu kawasan alun-alun akan disterilkan untuk pelaksanaan Upacara Hari Jadi Sidoarjo, sebelum dilakukan penataan lebih lanjut.
Sementara itu, untuk pelaksanaan event-event besar, saat ini masih menunggu proses pemeliharaan pohon dan rumput yang baru di tanam agar tumbuh optimal
Terkait parkir, penataan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Ditetapkan tarif parkir khusus sebesar Rp5.000 untuk mobil dan Rp3.000 untuk sepeda motor, serta tarif umum sebesar Rp4.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor.
TW
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")