Terasistana.id, Jakarta
Sidoarjo,
28 Januari 2026
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen penuh dalam menyukseskan program
prioritas nasional. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menegaskan percepatan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Sidoarjo sebagai langkah nyata dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Subandi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama
pimpinan DPRD, Forkopimda, camat, serta kepala desa di Ruang OPS Room Setda Sidoarjo, Rabu (28/1).
Dalam arahannya, Subandi menyampaikan bahwa program KDKMP merupakan atensi langsung dari Presiden.
Ia menegaskan bahwa sebagai pimpinan daerah, target pendirian KDKMP harus segera dimaksimalkan melalui sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, hingga pemerintah desa.
Camat Diminta Proaktif Dampingi Desa
Bupati menginstruksikan para camat untuk turun langsung melakukan pendampingan teknis.
Ia menekankan agar berbagai kendala di lapangan, khususnya desa yang
belum memiliki anggaran Bantuan Keuangan (BK) atau mengalami keterbatasan dana, segera dipetakan secara menyeluruh.
Ia juga meminta agar data pada portal diperbarui minimal tiga hari sekali. Selain itu, para camat diminta melaporkan secara berkala progres serta kendala yang dihadapi desa, sekaligus segera dicarikan solusi bersama apabila ditemukan hambatan.
Berdasarkan data sementara, terdapat 47 lokasi KDKMP di Sidoarjo yang masih
terkendala proses pengurukan lahan.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan solusi konkret berupa penyediaan alat berat.
Bupati Subandi menjelaskan bahwa Pemkab telah menyiapkan sembilan unit backhoe serta armada truk milik pemerintah daerah untuk membantu proses pengurukan.
Desa hanya perlu mengoordinasikan pelaksanaannya di lapangan agar pekerjaan dapat segera di selesaikan.
Selain fokus pada KDKMP, Bupati Subandi juga menyoroti urgensi pemenuhan kuota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Ia menyampaikan bahwa hingga saat
ini Sidoarjo masih mengalami kekurangan sekitar 4.000 hektare LP2B yang berdampak pada belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurutnya, kepastian hukum terkait tata ruang memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong masuknya investasi ke Sidoarjo.
Tanpa kejelasan RDTR, para
investor dinilai akan ragu untuk menanamkan modal.
Ia menyampaikan rencana untuk langsung ke Jakarta pada pekan berikutnya guna mengawal persoalan LP2B tersebut.
Langkah itu dilakukan agar arah peruntukan wilayah di desa dan kelurahan menjadi jelas, sehingga pembangunan dan investasi
tidak lagi terhambat.
Mengakhiri arahannya, Bupati mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk menjaga soliditas demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan program pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa dengan kerja bersama dan soliditas yang terjaga, visi besar untuk mensejahterakan masyarakat Sidoarjo dapat terwujud.
TW
