Terasistana.id Bandung – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan Pendidikan Politik dan Konsolidasi DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat. Kegiatan tersebut diselengggarakan di Grand Sunshine Resort, Soreang, Minggu 25 Januari 2026.
Dalam kegiatan tersebut, DPD Partai Demokrat Jawa Barat juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) di seluruh wilayah Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono Suratto, Para Ketua DPC, serta seluruh Ketua dan pengurus DPAC dari berbagai daerah, khususnya wilayah Bandung Raya, Kota Banjar, dan Cirebon.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan bahwa penyerahan SK DPAC merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur partai hingga ke tingkat kecamatan dan RW sebagai basis kekuatan akar rumput.
“Kami sudah menetapkan pilihan Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi, dan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi struktur partai di tingkat kecamatan. DPAC diberi kewenangan untuk merekrut, menetapkan, dan mengelola anak ranting di tingkat RW,” ujar Herman Khaeron.
Ia mengapresiasi langkah cepat DPD Partai Demokrat Jawa Barat dalam merespons kebutuhan penguatan struktur organisasi hingga tingkat paling bawah.
“Biasanya di tingkat kecamatan hanya dijadikan fungsi pelengkap di tingkat kabupaten. Sekarang kami geser menjadi lebih grassroot di tingkat DPAC. Mudah-mudahan inilah pasukan yang kami siapkan untuk memenangkan Pemilu 2029,” ucapnya.
Menurut Herman, penguatan DPAC menjadi kunci utama dalam membangun mesin partai yang solid dan fungsional dalam menghadapi agenda politik nasional ke depan.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono Suratto, menegaskan bahwa pendidikan politik dan konsolidasi ini bertujuan memperkuat kesiapan kader sejak dini, bukan hanya menjelang pemilu.
“Untuk memperkuat partai, kita harus selalu melakukan konsolidasi politik. Karena itu kita undang seluruh DPC dan PAC untuk memberikan pembekalan,” ujarnya.
Anton menyebutkan bahwa peserta yang hadir berasal dari DPC se-Bandung Raya, Kota Banjar, dan Cirebon. Seluruh Ketua DPC dan Ketua DPAC hadir dalam kegiatan tersebut.
“PAC-nya hadir semua, Ketua DPC-nya juga semuanya hadir,” katanya.
Ia menekankan bahwa kesiapan struktur partai sebelum memasuki tahun politik merupakan hal yang sangat krusial.
“Perang itu jangan menunggu perang terjadi. Kita harus persiapkan sebelum perang. Kalau perang sudah terjadi baru kita siap-siap, itu sudah terlambat,” ujar Anton dengan analogi strategi perang.
Menurutnya, DPAC harus dipersiapkan layaknya pasukan yang lengkap dengan perlengkapan dan strategi.
“Ibarat mau perang, kita siapkan senjatanya, perisainya, tombaknya. Jangan sampai perang sudah terjadi tapi kelengkapannya tidak ada. Itu sangat membahayakan,” tegasnya.
Melalui pendidikan politik ini, DPD Partai Demokrat Jawa Barat menargetkan percepatan pembenahan struktur organisasi, khususnya di tingkat DPAC dan anak ranting. Anton menyebutkan bahwa konsolidasi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kekuatan partai di setiap wilayah.
“Apa yang kurang kita benahi, apa yang belum kuat kita perkuat. Insya Allah ke depan kita percepat semua persiapan,” ucapnya.
Dengan struktur yang solid hingga tingkat RW, Partai Demokrat Jawa Barat optimistis mampu membangun basis suara yang kuat dalam menghadapi Pemilu 2029. Kegiatan pendidikan politik dan konsolidasi ini juga menjadi ajang penguatan ideologi partai, penyamaan visi, serta peningkatan kapasitas kader dalam menjalankan fungsi politik di tengah masyarakat.








![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)



