Terasistana.id,Jakarta
Dalam rangka memperingati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW. 1447 Hijriah, Polres Bangka Barat menggelar kegitan keagamaan di Masjid AR. Rahman Polres Bangka Barat, Kamis pagi Kegiatan berlangsung oleh Kapolres Bangka Barat Pradana Aditya Nugraha, S. H. S. I. K, bersama jajaran pejabat utama, perwira, serta seluruh personel Polres Bangka Barat.
Dalam sambutannya, Kapolres Bangka Barat menegaskan bahwa peringatan Isra Mi’raj bukan hanya seremonial keagamaan, melainkan penting untuk memperkuat keimanan dan ketaqwaan anggota Polri dalam. menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.
Kapolres menekankan bahwa setiap tugas kepolisian harus dimaknai sebagai bentuk ibadah sekaligus sarana untuk memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan Negara.
” Jadikan tugas kepolisian sebagai kadang ibadah. Dari sanalah akan lahir kejujura , intergritas, dan profeionalisme dalam melayani masyarakat,” tegas AKBP Pradana Aditya Nugraha.
Menurut Kapolres, keimanan yang kuat akan membentuk karekter personel Polri yang tidak hanya tegas dalam penegakan hukum, tetapi juga humanis, memiliki empat, serta keperdulian sosial terhadap masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh personel Polres Bangka Barat untuk menjadikan nilai – nilai Isra Mi’raj sebagai pedoman moral dan spritual dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif.
Rangkaian kegiatan peringatan Isra Mi’raj diawali dengan pembacaan kalam ilahi, dilanjutkan sambutan Kapolres Bangka Barat, tausiyah agama oleh Habib Muhammad bin Husein Assegaf, serta doa bersama.
Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah yang bertetapan dengan 27 Rajab ini terakhir sekitar pukul 09.30 WIB dan berlangsung dengan aman, teetib, serta penuh kekhusyukan.
Melalui kegitan ini, Poler Bangka Barat berharap nilai – nilai spiritual yang diperoleh dapat terus diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari, sehingga kehadiran Polri benar benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Humas Polres Babar
DN bbl
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
