Terasistana.id, Jakarta
Kepolisian Resor Bangka Barat melalui Bagian Sumber Daya Manusia ( Bag SDM) mendatang SMA Negeri 1 Mentok untuk memberikan gambaran awal terkait profesi Kepolisian kepada pelajar kelas XII.
Kegiatan yang langsung pada Selasa ( 6/1/2026 ) sekitar pukul 09.00 WIB tersebut merupakan langkah jemput bola Polres Bangka Barat dalam memberikan pemahaman awal kepada siswa sekolah menengah atas mengenai tahapan dan persyaratan umum apabila kelak berminat bergabung menjadi anggota Polri.
Kabag SDM polres Bangka Barat, AKBP Pradana Aditya Nugraha, S. H. S.I.K., M. Si., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan seizin Kapolres Bangka Barat, AKBP Pradana Aditya Nugraha, AKBP S. H.., S. I. K., sebagai bentuk edukasi dini kepada pelajar.
” Perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini belum ada ingormasi resmi dari Mabes Polri terkait pembukaan penerimaan anggota Polri. Kegiatan ini hanya memberikan gambaran dan pengetahuan awal kepada para siswa, ” Amri.
Menurut dia, penyampaian informasi sejak dini penting agar para pelajar memahami secara umum proses, persyaratan, serta kesiapan yang dibutuhkan apabila di kemudian hari ingin mengikuti anggota Polri.
Ia menegaskan bahwa Polres Bangka Barat tidak membuka pendaftaran maupun melakukan rekrutmen, melainkan sebatas memberikan pemahaman agar para siswa tidak salah memperoleh Informasi.
” Kami ingin siswa mendapatkan informasi yang benar dan memiliki waktu untuk mempersiapkan diri sejak awal, baik dari segi kesehatan, akadimik, maupun mental,”ujarnya.
Selama kegiatan berlangsung para siswa tampak antusias mengikuti penjelasan yang di sampaikan oleh personel Bag SDM Polres Bangka Barat Kegitan berjalan dengan tertib dan lancar.” Sumber Humas Bangka Barat.
DN bbl
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
