Terasistana.id, Jakarta
Di ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Aksi Demo Damai di halaman Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Aksi demo Damai tidak ada huru hara dan tentram dan kondusif,” ungkap Batara ca yang berasal dari Kabupaten Toboali Bangka Selatan.
Dan juga dia mengungkapkan tujuan demo aksi damai ini adalah meminta penambang yang ditangkap polisi agar segera di bebeskan menurut penambang timah yang ditangkap itu tersebar diseluruh Kabupaten Kota Bangka Belitung.
” Mereka menambang cuma untuk bertahan hidup dan mengisi kebutuhan hidup sehari – hari lebih dan lebih sebatas itu, ” Ungkap Batara dengan pungkas,”
Di samping itu, juga hadir Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani, Kapolda Bangka Belitung Bapak irjen pol Viktor Theodorus Sihombing juga sempat hadir Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung irjen Pol. Vicktor Theodorus Sihombing. Didit Srigusjaya. Turun langsung ke para masa pendemo walau masih di guyur hujan.
Ditengah masa Gubernur, Hidayat Arsani, ” Mengutarakan komitmen propinsi untuk segera merapungkan Penetapan wilayah pertambangan Rakyat (WPR) . Menurutnya WPR diperlukan untuk. mengembangkan izin usaha Pertambangan ( IUP) yang dikelola oleh Pemerintah pusat nanum harus disegera mendalami dari aspek – agar tidak dilain hari. Amdal, kewajiban dan Reklamasi dan ditanggal 21 Januari 2026 nanti akan di gelar Rapat Badan musyawara DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait pembahasan WPR, ” ungkap Gubernur Kep. Babel ungkap Hidayat Arsani,”
Sumarno Tim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
